Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran Jannus TH Siahaan mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia (URI) berpotensi melahirkan elite pemerintahan yang homogen apabila satu latar belakang atau kultur terlalu dominan dalam proses pembentukan calon pemimpin.
Jannus mengatakan, homogenisasi elite dapat membuat pengalaman sosial para pengambil keputusan menjadi terlalu seragam. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak cukup mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan kelompok masyarakat yang berada di luar lingkungan atau kultur dominan.
Ketika keragaman perspektif berkurang, pengalaman sosial para pengambil keputusan juga berpotensi menjadi lebih seragam. Kondisi ini dapat memengaruhi cara mereka membaca persoalan dan merumuskan kebijakan publik,”
kata Jannus kepada Owrite, Selasa, 4 Agustus 2026.
Komposisi dan Kultur Institusi
Menurut dia, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan latar belakang individu yang berada di dalam URI. Hal yang lebih penting adalah komposisi dan kultur institusi yang dibangun ketika lembaga tersebut diarahkan untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintahan.
Jannus menjelaskan, jika calon elite pemerintahan dibentuk dalam lingkungan yang terlalu seragam, keragaman pengalaman tersebut berisiko tidak tercermin secara memadai dalam proses pengambilan keputusan.
Risikonya adalah muncul bias kebijakan karena pengalaman sosial para pengambil keputusan terlalu seragam. Mereka bisa memiliki cara pandang yang sama dalam membaca persoalan, sementara masyarakat yang harus dilayani memiliki pengalaman dan kebutuhan yang sangat beragam,”
tambahnya.
Masyarakat Tidak Terwakilkan
Selain risiko bias kebijakan, Jannus menilai dominasi satu kultur dapat memunculkan persoalan representasi. Kelompok masyarakat yang berada di luar jaringan atau kultur dominan dapat merasa tidak memiliki keterwakilan dalam institusi yang nantinya melahirkan elite pemerintahan.
Selain itu, ada potensi eksklusif sosial, ketika kelompok-kelompok di luar jaringan atau kultur dominan merasa tidak terwakili. Kalau berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan legitimasi sosial institusi dan bahkan memicu resistensi dari kelompok masyarakat sipil,”
kata Jannus.
