Dana Rp18,9 Triliun Digelontorkan ke 546 Daerah, Ada Masalah Besar di Balik Gaji PPPK

Namun, Khozin mengingatkan tambahan dana tersebut belum tentu cukup untuk menutup seluruh kebutuhan belanja pegawai sekaligus membiayai pembangunan daerah.

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap skema TKD. Sebab, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan, tetapi tidak selalu dibarengi kapasitas fiskal yang memadai.

Transfer kewenangan tapi tidak diikuti dengan transfer keuangan ke daerah, maka hanya ada kewenangan semu (pseudo authority),” .

jelas politikus PKB itu.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 10 Agustus 2026

Daerah Kelimpungan Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Gelontorkan Rp18,9 Triliun

Khozin menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menambah transfer ketika daerah sudah kesulitan membayar pegawai.

Pemerintah pusat dan daerah perlu membenahi desain hubungan keuangan agar desentralisasi berjalan seimbang dengan kemampuan fiskal daerah.

Kami menyambut baik komitmen Pemerintah Pusat dalam merespons persoalan yang terjadi di daerah. Ini sejalan dengan kesepakatan antara Komisi II DPR dan Pemerintah beberapa waktu lalu,”

ujarnya.

Di sisi lain, Khozin mendorong Pemda memperkuat kemampuan fiskalnya sendiri. Daerah diminta tidak terus bergantung pada transfer pusat. Tapi, melainkan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi anggaran, serta mencari inovasi sumber pendapatan sesuai ketentuan.

Daerah mesti sekuat tenaga meningkatkan PAD. Kerja sama antardaerah, termasuk berbagi pengetahuan dan strategi, juga mesti lebih sering dilakukan,”

tuturnya.