Analis Kebijakan Publik The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke menilai, persoalan sulitnya masyarakat memperoleh lapangan kerja tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu figur atau satu kementerian.
Menurutnya, kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dievaluasi bersama dengan kementerian dan sektor terkait untuk melihat apakah janji politik pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan penciptaan lapangan kerja.
Karena kita bicara ekosistem, siapa yang menggerakkan. Kalau memang ini lagi di ranahnya Wapres, apa kewajiban dia selama ini? Apa yang dia lakukan? Itu yang perlu dicek,”
kata Adinda saat dihubungi Owrite, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ditambahkannya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga sektor industri, perdagangan dan pendidikan.
Dikatakannya, persoalan lapangan kerja tidak akan selesai jika pemerintah hanya melihat angka pertumbuhan tanpa memeriksa bagaimana kebijakan di setiap sektor bekerja dalam menyerap tenaga kerja.
Lalu di turunan teknis, apa yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, misalnya, industri, perdagangan, pendidikan. Sehingga ini penting untuk mengevaluasinya secara komprehensif lewat helicopter view,”
ucapnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu ditentukan oleh pertimbangan ekonomi semata. Dinamika dan kalkulasi politik dapat ikut memengaruhi penempatan sumber daya maupun pengambilan keputusan, sehingga aspek meritokrasi perlu diawasi.
Ada hitungan matematik, tapi belum tentu juga dipergunakan oleh pemerintah kalau hitungan politiknya lebih kuat. Jangan lupa, misalnya, posisi-posisi komisaris itu diduduki oleh relawan,”
jelasnya.
Ditegaskan Adinda, persoalan tersebut menjadi semakin sensitif ketika dikaitkan dengan program pemerintah yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam jumlah besar.
Ia menyoroti pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya perlu diawasi dari sisi siapa saja yang mendapatkan akses dan kedekatan dengan kekuasaan.
Ini kan berarti sudah nggak ngomongin meritokrasi lagi. Jadi apalagi kalau bicara konteks tenaga kerja atau penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dapur SPPG saja yang menguasai yayasan dari Gerindra atau dari polisi atau dari TNI. Kita nggak bicara catering, tapi orang-orang yang punya kedekatan dengan kekuasaan,”
ujarnya.
Menurut Adinda, persoalan tata kelola program pemerintah harus menjadi bagian dari evaluasi agar anggaran besar yang digelontorkan negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dan itu menunjukkan betapa bermasalahnya ketika ada korupsi, ada keracunan yang terjadi hingga saat ini. Itu yang perlu kita kejar menurut saya,”
desaknya.
Adinda menegaskan pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan koreksi karena pemerintahan Prabowo-Gibran baru memasuki tahun kedua. Namun, menurutnya, pembenahan tidak akan efektif tanpa tekanan dan pengawasan dari masyarakat serta lembaga politik.
Kita masih punya waktu, ini baru tahun kedua, tapi kita nggak bisa bergerak sendiri. Harus ada desakan publik, ada pengawasan, termasuk oleh Senayan dan lain sebagainya,”
ujarnya.
