Gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) membuat aktivitas di sektor pendidikan ikut berada dalam situasi tak pasti. Komisi X DPR RI meminta pemerintah tidak membiarkan siswa kehilangan hak belajar terlalu lama.
Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan,”
kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, dalam keterangannya, Kamis 20 Agustus 2026.
Lalu mendorong pemerintah menyiapkan sekolah darurat sebagai solusi sementara bagi siswa di wilayah terdampak.
Skema itu dinilai penting sembari pemerintah memetakan kerusakan dan memperbaiki sekolah yang tak lagi aman digunakan.
Kami tidak menginginkan adanya bencana ini, kemudian pendidikan kita akan terhenti lama,”
tutur Lalu.
Menurut Lalu, pemerintah harus bergerak dengan dua kebutuhan sekaligus yakni memastikan keselamatan siswa dan guru. Namun, juga menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Sebab, gempa susulan masih jadi dan membuat penggunaan sekolah yang terdampak perlu dipastikan kembali keamanannya.
Ia mengatakan tak semua sekolah harus langsung dipindahkan ke lokasi darurat. Menurut Lalu, pemerintah perlu lebih dulu menginventarisasi sekolah yang masih layak digunakan dan memisahkannya dari bangunan yang mengalami kerusakan atau belum dinyatakan aman.
Jumlah sekolah darurat tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa digunakan, tentu diinventarisasi. Tetapi, kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu,”
katanya.
Lalu, mengatakan skema sekolah darurat tidak harus selalu berupa pembangunan ruang kelas baru. Pemerintah bisa menggunakan tenda atau memanfaatkan sekolah lain yang tidak terdampak gempa sebagai lokasi belajar sementara.
Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut,”
ujarnya.
Ia menilai langkah ini jadi penting karena proses rehabilitasi hingga pembangunan kembali sekolah yang rusak tak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Jika menunggu seluruh fasilitas pendidikan selesai diperbaiki, siswa berisiko terlalu lama kehilangan ruang belajar.
Sebelumnya, Komisi X DPR menerima data sementara sekitar 400 sekolah di NTT terdampak gempa. Data tersebut masih dimutakhirkan pemerintah bersama pemerintah daerah dan akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan.
Komisi X juga meminta penanganan pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari respons tanggap darurat.
DPR RI melalui Komisi X menyatakan akan terus mengawal penanganan sektor pendidikan di wilayah terdampak.
Pemulihan tidak hanya diarahkan untuk membangun kembali sekolah yang rusak, tetapi memastikan hak anak untuk tetap belajar terpenuhi sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan selesai,”
tutur Lalu.
