Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai masih berfokus pada respons ketika kebakaran sudah terjadi. WALHI meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi agar karhutla tidak terus berulang.
Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan Walhi, Musdalifah Jamal, mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya turun ke lapangan untuk memadamkan api. Diketahui, pemerintah menggunakan water bombing dan sejumlah cara lainnya untuk menangani karhutla.
Yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu tidak hanya turun ke lapangan melakukan upaya adaptasi, memadamkan api dengan menggunakan air di tengah situasi krisis air bersih,”
kata Musdalifah pada Owrite, Senin, 24 Agustus 2026.
Lakukan Mitigasi
Ia menilai, upaya pemadaman merupakan bagian dari respons terhadap kebakaran yang telah terjadi. Namun, langkah tersebut tidak cukup apabila tidak disertai kebijakan yang menyasar penyebab keberulangan karhutla.
Dia menegaskan, bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekadar respons menjadi upaya mitigasi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya memadamkan api, tetapi juga mencegah munculnya kebakaran serupa di kemudian hari.
Jadi yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini itu tidak hanya turun ke lapangan melakukan upaya adaptasi,”
ujarnya.
Menurut Musdalifah, pemerintah juga perlu belajar dari kejadian karhutla yang terus berulang di Kalimantan sejak 2015.
Keberulangan tersebut, sambungnya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan dan langkah pemerintah dalam menangani persoalan karhutla.
WALHI menilai langkah mitigasi perlu diarahkan pada kebijakan yang dapat mencegah kebakaran berulang, bukan hanya mengandalkan pengerahan sumber daya ketika titik api sudah muncul.
Musdalifah juga mendorong pemerintah dan pengambil kebijakan berani melakukan evaluasi serta meninjau kembali izin perusahaan yang berkaitan dengan kawasan rawan karhutla.
