Krisis air bersih mulai menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Jawa Barat yang terdampak kekeringan.
DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah musiman yang cukup ditangani secara sementara.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan penanganan kekeringan di Jawa Barat membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
DPR juga mengaku telah melakukan langkah awal dengan meninjau langsung wilayah terdampak.
Ya, terkait dengan kekeringan, terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya,”
kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Saan mengatakan pimpinan DPR telah mendatangi Cirebon pada Minggu sebelumnya. Wilayah tersebut disebut menjadi salah satu daerah yang cukup terdampak kekeringan.
Dalam kunjungan itu, DPR tidak datang sendiri. Penanganan turut melibatkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) serta balai terkait dan sejumlah pemangku kepentingan.
Memang itu daerah yang sangat terdampak, beserta dengan Dirjen SDA (Sumber Daya Air), bahkan juga dengan Balai semua, semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan,”
ujarnya.
Menurut Saan, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Ketika pasokan air bersih berkurang, kebutuhan dasar masyarakat juga ikut terdampak.
Karena itu, DPR mendorong penanganan kekeringan dilakukan secara serius dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota diminta berada dalam satu koordinasi.
Dan tentu DPR akan terus mendorong, ini bagian dari komitmen DPR, pemerintah dan DPR beserta seluruh jajaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota,”
katanya.
Kebutuhan Dasar
Saan menegaskan perhatian pemerintah harus diarahkan pada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketersediaan air, kata dia, merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
Menurut Saan, penanganan tersebut juga membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
Kehadiran kementerian teknis, balai, serta pemerintah daerah diperlukan agar persoalan di lapangan bisa segera ditangani.
Saan mengatakan DPR akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap wilayah yang mengalami kekeringan. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih.
Untuk menangani bencana kekeringan ini dan kekurangan air bersih buat masyarakat itu secara serius,”
tegasnya.
Menurut Saan, DPR telah memulai langkah tersebut dengan turun langsung ke daerah terdampak. Kunjungan ke Cirebon menjadi salah satu upaya untuk melihat persoalan sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Jadi, kami di DPR sudah mulai melakukannya,”
tambah.
