Sebanyak 94 pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan meninggal dunia selama berada di posko pengungsian.
Terkait ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengaudit pengelolaan pengungsian untuk mengusut penyebab kematian para korban.
Charles mengatakan informasi tersebut disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bahkan, berdasarkan informasi itu, jumlah korban yang meninggal di pengungsian disebut lebih banyak dibandingkan korban yang meninggal akibat langsung dari gempa.
Ya. Kita tentu sangat prihatin ya, kalau melalui apa yang disampaikan oleh BNPB, artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri,”
kata Charles, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Charles, kondisi itu tak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah perlu memastikan apakah ada masalah kesehatan maupun persoalan dalam pengelolaan tempat pengungsian yang berkontribusi terhadap kematian para pengungsi.
Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri,”
ujarnya.
Kata Charles, audit itu, harus melihat secara jelas persoalan kesehatan yang dialami para pengungsi. Selain itu, upaya penanganan yang diberikan selama mereka berada di tempat pengungsian.
Apakah ada permasalahan di sana, permasalahan kesehatan yang banyak itu seperti apa, dan penanganannya sampai ini sudah seperti apa, gitu kan,”
katanya.
Charles menilai perbandingan jumlah korban meninggal di pengungsian dengan korban meninggal akibat langsung dari bencana menjadi persoalan yang harus dievaluasi pemerintah.
Karena kalau misalkan dikatakan sekali lagi, lebih banyak orang yang meninggal di pengungsian dibandingkan karena akibat bencana itu sendiri, berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal,”
tuturnya.
Karena itu, ia meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, dan pemerintah daerah segera mengidentifikasi persoalan yang terjadi di lokasi pengungsian.
Menurut Charles, evaluasi itu juga harus jadi pembelajaran untuk penanganan bencana berikutnya. Pemerintah tak cukup hanya sigap menangani bencana ketika terjadi.
Namun, juga harus memastikan warga yang telah dievakuasi mendapat perlindungan selama berada di pengungsian.
Juga menjadi pembelajaran ketika terjadi bencana lagi, maka pemerintah sudah bisa lebih siap, bukan saja dalam menangani bencananya, tetapi bagaimana bisa mengelola tempat pengungsian dengan baik,”
ujarnya.
Ia menekankan pelayanan kesehatan bagi pengungsi harus menjadi perhatian utama. Warga yang telah kehilangan tempat tinggal akibat bencana tidak boleh kembali menghadapi risiko keselamatan akibat buruknya kondisi pengungsian.
Sehingga korban pengungsian yang mengungsi bisa ditangani dengan baik ya, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kematian seperti yang terjadi di NTT,”
jelas Charles.
