Ombudsman Temukan Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong

Namun, ia tidak merinci siapa pihak yang diduga minta pungutan maupun berapa banyak warga binaan yang mengalami hal serupa.

Ombudsman menilai pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pelayanan di lapas berjalan tanpa diskriminasi, pungli, maupun kekerasan terhadap warga binaan.

Untuk memastikan pelayanan publik di dalam Lapas dan Rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya itu terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik dan tidak ada tindakan diskriminasi,”

jelas Syafrida.

Selain dugaan pungli, Ombudsman juga menyoroti hambatan yang dialami tim saat hendak melakukan pemeriksaan di Lapas Cibinong.

Syafrida menyebut petugas sudah menunjukkan surat tugas kepada kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), tetapi tetap tidak diizinkan masuk.

Tim Ombudsman bahkan harus menunggu sekitar 30 menit tanpa mendapatkan kepastian. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana.

Syafrida mengatakan Ombudsman akan menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rekomendasi itu juga akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI untuk mengawal tindak lanjutnya.