Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

WALHI Soroti Kelemahan Terbesar Pencegahan Karhutla: Tata Kelola Perizinan

Tata kelola kawasan yang menjadi dasar pencegahan karhutla juga dinilai masih perlu diperbaiki, terutama terkait pemberian izin bagi kegiatan bisnis berskala besar di sektor perkebunan dan kehutanan.

Personel Manggala Agni Daops Sumatera XIV-Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara Baru, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan
Personel Manggala Agni Daops Sumatera XIV-Banyuasin berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara Baru, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hma)

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menilai kelemahan terbesar dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama ini terletak pada belum adanya perubahan signifikan dalam tata kelola perizinan serta belum optimalnya perencanaan pemerintah dalam merespons potensi kebakaran.

Menurut Umi, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan menghadapi kebakaran ketika api sudah muncul.

Tata kelola kawasan yang menjadi dasar pencegahan karhutla juga dinilai masih perlu diperbaiki, terutama terkait pemberian izin bagi kegiatan bisnis berskala besar di sektor perkebunan dan kehutanan.

Iklan

Kelemahan terbesar dalam pencegahan karhutla adalah belum adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola perizinan serta belum optimalnya perencanaan pemerintah dalam merespons potensi kebakaran, baik dari sisi anggaran maupun tindakan di lapangan,”

kata Umi kepada Owrite 1 Oktober 2026.

Memberikan Banyak Izin

Lanjut Umi, pemerintah telah memberikan banyak izin untuk kegiatan bisnis di sektor perkebunan dan kehutanan dalam skala besar.

Namun, pemberian izin tersebut belum diimbangi dengan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan secara memadai.

Ia menilai ketimpangan antara luas wilayah yang dikelola melalui perizinan dengan kapasitas pengawasan dapat meningkatkan risiko kerusakan ekologis.

Dalam hal tata kelola, pemerintah telah memberikan banyak izin untuk kegiatan bisnis di sektor perkebunan dan kehutanan dalam skala besar. Namun, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan masih belum sebanding dengan luasnya wilayah yang dikelola melalui perizinan tersebut,”

ujarnya.

Menurutnya, lemahnya pengawasan membuat kerusakan ekologis berpotensi terus berlangsung. Kondisi tersebut kemudian dapat meningkatkan kerentanan suatu wilayah ketika menghadapi musim atau kondisi yang memicu kebakaran.

Ketika pengawasan lemah dan kerusakan ekologis dibiarkan, kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap kebakaran. Pada akhirnya, ketika kebakaran terjadi, api menjadi jauh lebih sulit dikendalikan,”

pungkasnya.

Iklan