Isu lapas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong yang dikaitkan dengan pergantian Kapolri dinilai terlalu jauh.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai Polri nyaris tidak terlibat dalam inspeksi yang menemukan fasilitas mewah tersebut karena sidak dilakukan Ombudsman.

Saya rasa kalau dengan lapas Cibinong terlalu jauh. Karena yang melaksanakan sidak itu Ombudsman,”

kata Bambang kepada Owrite, Minggu, 3 Oktober 2026.

Bambang menegaskan keterlibatan kepolisian dalam persoalan tersebut sangat terbatas. Ia menyebut latar belakang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang berasal dari kepolisian dan pernah menjabat Wakapolri tidak serta-merta membuat persoalan Lapas Cibinong berkaitan dengan pergantian Kapolri.

Jadi, kawan-kawan kepolisian nyaris tidak terlibat di situ. Meskipun Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berasal dari kepolisian, Pak Agus Andrianto, yang mantan Wakapolri,”

tegasnya.

Isu Konsorsium 303

Bambang juga mengungkapkan isu lapas mewah tersebut kemudian dikaitkan dengan kasus Ferdy Sambo dan mengingatkan kembali publik pada isu Konsorsium 303 yang sempat ramai beberapa tahun lalu.

Dan walaupun juga dikaitkan dengan Sambo, pasti akan dikaitkan dengan Sambo. Karena juga pasti ingat ada Konsorsium 303, kan,”

bebernya.

Menurutnya, isu Konsorsium 303 kala itu mencuat dengan adanya skema, diagram, serta nama-nama yang disebut berkaitan dengan jaringan tersebut.

Ada ramai, ada skema, diagram, nama-nama. Nama-namanya kan juga tercantum di situ,”

jelasnya.

Bambang melanjutkan, kaitan antara persoalan tersebut dengan pergantian Kapolri tidak memiliki dasar yang cukup.

Ia justru melihat pergantian Listyo Sigit Prabowo oleh Suyudi Ario Seto sebagai keputusan yang berlangsung secara mendadak.

Tapi saya rasa tidak ada kaitannya dengan pergantian Kapolri. Karena pergantian Kapolri memang terkesan sangat surprise, mendadak begitu,”

tutupnya.

Dengan demikian, Bambang menilai isu lapas mewah Cibinong dan persoalan yang pernah mencuat dalam kasus Sambo tidak dapat begitu saja dijadikan alasan untuk menjelaskan pergantian pucuk pimpinan Polri.