Karhutla Masih Terjadi, DPR Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan: Rakyat Sesak Napas!
Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus melindungi kesehatan warga dan menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Prajurit TNI Angkatan Udara berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lahan gambut, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.)
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus melindungi kesehatan warga dan menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Rina menilai, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan personel, peralatan, dukungan udara, hingga anggaran tersedia dan benar-benar menjangkau lokasi kebakaran, bukan sekadar tercatat dalam rencana penanganan.
Iklan
Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,”
ujarnya, Selasa, 13 Oktober 2026.
Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan kebakaran di sejumlah daerah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Oktober mencatat kejadian karhutla di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Komando Harus Jelas
Menurut Rina, penanganan di lapangan membutuhkan komando yang jelas dan koordinasi lintas lembaga. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya harus memastikan kebutuhan operasi pemadaman segera dipenuhi.
Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,”
ujarnya.
Rina mengingatkan, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya personel yang dikerahkan atau besarnya anggaran yang disiapkan.
Pemerintah harus menunjukkan hasil konkret, mulai dari api yang berhasil dipadamkan, berkurangnya paparan asap, hingga perlindungan yang diterima masyarakat terdampak.
Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,”
Selain mempercepat pemadaman, Rina meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan bagi warga yang terpapar asap.
Ketersediaan masker yang sesuai, layanan pemeriksaan kesehatan, ruang udara bersih, serta evakuasi jika diperlukan harus dipastikan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan.
Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,”
tegas Rina.
Penyelidikan Wajib Transparan
Di sisi lain, Rina meminta penyelidikan penyebab kebakaran berjalan beriringan dengan operasi pemadaman. Kondisi cuaca menurutnya harus menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan dugaan pembakaran maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan.
Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,”
ujarnya.
Ia juga mendesak agar kebakaran di wilayah konsesi perusahaan diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan, proses pidana, hingga pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum.
Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran, sementara rakyat menanggung asap dan negara membayar biaya pemadamannya. Korporasi harus bertanggung jawab atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelolanya,”
katanya.
Rina menambahkan, pemerintah juga perlu mengevaluasi kesiapan personel, sarana pemadaman, pengawasan kawasan, dan efektivitas anggaran pengendalian karhutla.
Penguatan Manggala Agni serta dukungan bagi masyarakat peduli api harus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
Karhutla yang berulang harus menjadi dasar pembenahan serius. Perkuat pengawasan, benahi pengelolaan gambut, dan bantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Jangan biarkan wilayah yang sama terus menghadapi ancaman yang sama,”
ujarnya.
Rina turut meminta pemerintah membuka informasi penanganan secara berkala kepada masyarakat, termasuk lokasi kebakaran aktif, kondisi kualitas udara, bantuan kesehatan, dan perkembangan proses hukum.
Transparansi diperlukan agar publik dapat memantau langkah pemerintah sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia bagi warga terdampak.
Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,”
