Lahan 62 Ribu Hektare Terbakar di Kalimantan, Begini Respon Gubernur

Tapi alih-alih meredakan kekhawatiran masyarakat melalui penjelasan dan langkah penanganan yang konkret, sejumlah pernyataan kepala daerah justru memicu perdebatan karena dinilai minim empati.

Dilansir dari akun Instagram @akbarfaizal_unsencored, berikut rangkaian pernyataan lima gubernur di Kalimantan yang menjadi sorotan publik sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.

1. Muhidin Sebut Karhutla Banjarbaru Tidak Parah

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menjadi sorotan setelah menyebut kondisi karhutla dan kabut asap di Banjarbaru tidak separah yang beredar di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, setelah Muhidin meninjau lapangan bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Kita meninjau bersama-sama ternyata tidak parah. Heli pun tidak ada hari ini. Biasanya kalau parah heli itu ada menyiram, itu tidak ada. Artinya tidak parah,”

kata Muhidin dikutip dari @akbarfaizal_unsencored pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut kemudian menuai perhatian karena tingkat keparahan karhutla tidak bisa hanya diukur dari keberadaan helikopter pemadam.

Luas lahan terbakar, sebaran titik api, kondisi lahan gambut, dan kualitas udara juga menjadi indikator penting untuk melihat dampak kebakaran.

Di tengah ancaman kabut asap, publik membutuhkan informasi yang terukur agar kondisi di lapangan dapat dipahami secara utuh, bukan sekadar dinilai dari situasi saat peninjauan berlangsung.

2. Rudy Mas’ud Prioritaskan MBG saat Sekolah Diliburkan

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud juga pernah menjadi sorotan setelah menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun sekolah diliburkan saat asap karhutla semakin luas pada 15 September 2026.

Tapi saat ini masih dalam kondisi yang aman. Tetapi anak-anak sekolah masih kita liburkan dan kita berikan masker untuk beraktivitas di luar,”

ujar Rudy.

Ia kemudian menegaskan bahwa MBG tetap menjadi prioritas pemerintah daerah meskipun kegiatan belajar di sekolah dihentikan sementara.

MBG tetap jalan ya. Untuk di seluruh Kalimantan Timur MBG tetap menjadi prioritas,”

tegasnya.

Namun, Rudy mengaku tidak mengetahui secara terperinci mekanisme pengambilan makanan selama sekolah diliburkan.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana distribusi MBG dilakukan ketika siswa tidak datang ke sekolah.

Rudy juga menyebut kualitas udara di Kaltim masih aman terkendali, meskipun mengakui kondisinya dapat memburuk apabila kebakaran terus berlangsung.

3. Ria Norsan Tantang Mahasiswa saat Karhutla Kalbar.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menjadi sorotan setelah terlibat perdebatan dengan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kalbar dan FOMDA Kalbar pada 3 September 2026.

Mahasiswa mencegat rombongan gubernur untuk mengkritik lambatnya penanganan karhutla dan kabut asap. Namun, situasi memanas ketika Ria mempertanyakan kontribusi mahasiswa dalam membantu pemadaman api.

Mahasiswa ada turun? Memadamkan api?”

ujar Ria Norsan.

Perwakilan mahasiswa kemudian menegaskan bahwa mereka telah turun langsung ke lapangan untuk membantu memadamkan api.

Mereka juga menginisiasi gerakan kemanusiaan bertajuk ‘Rakyat Bantu Rakyat’ untuk menyalurkan bantuan logistik.

Perdebatan berlanjut ketika Ria berpamitan dengan alasan hendak membagikan air. Langkah tersebut disindir mahasiswa sebagai tindakan yang terkesan seremonial.

Perselisihan itu memperlihatkan ketegangan antara pemerintah daerah dan mahasiswa yang menuntut penanganan karhutla lebih sigap.

Di tengah bencana, kontribusi masyarakat semestinya menjadi bagian dari upaya bersama, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab memastikan penanganan berjalan efektif.

4. Agustiar Sabran Bercanda soal Karhutla Kalteng

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menuai kritik setelah melontarkan candaan ketika membahas penanganan karhutla pada 6 Oktober 2026.

Saat menjelaskan bahwa kebakaran banyak dipicu aktivitas manusia, Agustiar memplesetkan pepatah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” menjadi kalimat yang menuai kontroversi.

Kalau kering itu memang takdir sudah. Sebenarnya sama saja takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97 persen itu akibat manusianya, ulah manusia, kalau kering itu memang takdir. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,”

ujar Agustiar.

Candaan tersebut dinilai sebagian publik tidak tepat disampaikan ketika masyarakat masih menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap. Berdasarkan data yang dicantumkan per 7 Oktober 2026, tercatat 5.848 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 17.000 hektare di Kalteng.

Kualitas udara di Palangka Raya juga dilaporkan sempat mencapai AQI 515, yang masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut mempertegas bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Di tengah situasi itu, pernyataan pejabat daerah menjadi perhatian karena publik membutuhkan keseriusan dalam menangani bencana, bukan sekadar komentar yang berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan utama.

5. Zainal Arifin Paliwang Akui Keterbatasan Alat Pemadam Kaltara

Berbeda dari sejumlah kepala daerah lainnya, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang justru mendapat tanggapan positif dari sebagian warganet.

Zainal dinilai terbuka dalam menjelaskan kendala penanganan karhutla, termasuk keterbatasan peralatan pemadam dan sulitnya memadamkan api di lahan gambut.

Ia menegaskan bahwa keterbatasan sarana tidak boleh membuat petugas berhenti melakukan pemadaman.

Kalau dibilang peralatan, pasti ada kurang. Tetapi dengan kekurangan itu jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki saja,”

tegas Zainal.

Pernyataan tersebut mendapat respons positif karena menekankan pentingnya tindakan di lapangan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya.

Pengakuan atas kendala dapat menjadi langkah awal untuk menjelaskan kebutuhan penanganan secara terbuka. Namun, keterbukaan itu tetap harus diikuti upaya konkret untuk mengendalikan api dan melindungi masyarakat.

Karhutla di Kalimantan bukan lagi soal puluhan ribu hektare lahan yang terbakar. Bencana ini telah mengancam kualitas udara, mengganggu aktivitas masyarakat, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Karena itu, publik tidak hanya menilai bagaimana gubernur berbicara, tetapi juga menunggu bukti nyata bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan kebakaran dan melindungi warga terdampak.

Kritik masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar pemicu perdebatan. Sementara itu, informasi mengenai kondisi bencana perlu disampaikan secara terbuka, terukur, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab ketika puluhan ribu hektare lahan telah terbakar, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan. Mereka menunggu pemadaman yang efektif, respons yang sigap, dan perlindungan nyata dari ancaman kabut asap.