Dia menilai, ketika masyarakat sedang berjuang menghadapi dampak bencana, seluruh sumber daya negara seharusnya diarahkan untuk membantu mereka. Maka itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsi nya,”
ujarnya.
Desakan penuntasan kasus itu juga diikuti tuntutan pembenahan tata kelola di BNPB.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi yang terbukti nantinya akan mencederai integritas dan profesionalitas lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Hal ini jelas mencederai integritas dan profesionalitas BNPB,”
kata Atalia.
Atalia mengatakan, Dana Siap Pakai (DSP) diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak masyarakat saat bencana, termasuk penyelamatan nyawa, pemenuhan kebutuhan warga, dan bantuan medis.
Maka itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh serta audit investigatif terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat.
Saya kira sistem pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat,”
ujarnya.
Selain pengusutan hukum dan pembenahan tata kelola, keberlangsungan penanganan bencana juga menjadi perhatian Komisi VIII.
Lalu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menyampaikan agar persoalan hukum yang sedang berjalan tak menghambat koordinasi maupun pelayanan bagi masyarakat terdampak.
Hal yang tidak boleh luput adalah keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana di lapangan,”
jelas Selly.
Selly menyoroti masih banyaknya petugas lintas lembaga yang bekerja di lapangan, mulai dari BNPB dan BPBD hingga tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta relawan.
Mereka menghadapi risiko kebakaran, asap, gangguan kesehatan, dan berbagai keterbatasan saat membantu masyarakat.
Selly pun minta proses hukum berjalan profesional dan objektif, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia juga menyampaikan dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu tidak boleh serta-merta menjadi penilaian terhadap seluruh institusi maupun personel yang bertugas.
Kami menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum,”
ujarnya.
