Deddy Sitorus Kritik Wacana Gaji ASN Lewat Kopdes: Usulan Aneh dan Berpotensi Tambah Beban

Menurut dia, penyaluran melalui Kopdes berisiko menambah biaya, menyulitkan pegawai, hingga memunculkan persoalan administrasi keuangan.

Usulan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes ini adalah akal-akalan agar para pegawai berbelanja di Kopdes ketika mengambil gaji,”

kata Deddy, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Menurut Deddy, rencana tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi menjadikan Kopdes sebagai beban baru, alih-alih mendorong inovasi ekonomi masyarakat desa.

Ia menilai kebijakan itu tidak cukup hanya mengandalkan penempatan aktivitas ekonomi di koperasi tanpa memperhitungkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.

Tumbuh dari Inisiatif Warga

Deddy juga mengkritik konsep awal pembangunan Kopdes Merah Putih. Menurut dia, koperasi semestinya tumbuh dari inisiatif warga dengan model bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa, bukan dibangun menggunakan pola seragam di seluruh Indonesia.

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih itu salah konsep sejak awal sebab sebagai koperasi dia tidak berdiri dari inisiatif warga,”

ujarnya.

Ia menilai penerapan template yang sama di berbagai daerah tanpa model bisnis yang jelas dapat membuat koperasi kesulitan bertahan.

Deddy juga mempersoalkan sumber pendanaan program yang menurutnya membebani anggaran publik, termasuk Dana Desa dan anggaran kementerian serta bank milik negara.

Selain persoalan modal, Deddy menyoroti penggunaan lahan untuk pembangunan gerai Kopdes. Ia menilai penentuan lokasi dan desain bangunan semestinya mempertimbangkan kelayakan usaha, karakteristik desa, serta kebutuhan calon konsumen.

Deddy bahkan memperkirakan tingkat kegagalan program tersebut berpotensi sangat tinggi. Ia khawatir pelaksanaan proyek yang dinilainya tidak matang dapat menimbulkan konsekuensi berkepanjangan bagi keuangan negara dan membuka persoalan hukum pada masa mendatang.

Kopdes ini berpotensi gagal lebih dari 90 persen dan jadi beban hingga bertahun-tahun ke depan,”

tegasnya.

Lebih jauh, politikus dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menilai Kopdes berpotensi menekan pelaku usaha yang sudah lebih dahulu beroperasi di desa.

Ia menyebut toko kelontong milik warga dan penyalur barang bersubsidi sebagai pihak yang dapat terdampak apabila koperasi dibangun tanpa mempertimbangkan keberadaan usaha lokal.

Deddy mengkhawatirkan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes justru mendorong pegawai berbelanja di koperasi karena akses terhadap gaji mereka dikaitkan dengan aktivitas di gerai tersebut.

Jika tidak dirancang secara tepat, kebijakan itu berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam hubungan antara layanan keuangan dan kegiatan usaha koperasi.

Dari sisi pelayanan, Deddy menilai mekanisme yang sudah berjalan melalui rekening bank memberikan keleluasaan bagi ASN untuk mengambil gaji melalui anjungan tunai mandiri (ATM) maupun layanan perbankan lainnya.

Sebaliknya, keterlibatan Kopdes dikhawatirkan menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan pegawai.

Selama ini instansi pemerintah menyalurkan gaji melalui Himbara atau BPD langsung ke rekening ASN,”

katanya.

Ia juga mengingatkan risiko pencatatan keuangan apabila rekening yang digunakan untuk menyalurkan gaji bercampur dengan rekening operasional usaha Kopdes.

Persoalan Pengelolaan Dana

Menurut dia, sistem akuntansi koperasi harus disiapkan secara memadai agar transaksi dapat tercatat dengan benar dan tidak menimbulkan persoalan pengelolaan dana.

Deddy menambahkan, peningkatan sistem akuntansi akan membutuhkan biaya tambahan. Ia juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan dana apabila mekanisme pengawasan dan sistem administrasi tidak mampu menjamin keamanan penyaluran gaji ASN.

Atas berbagai persoalan tersebut, Deddy meminta pemerintah membatalkan rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes. Ia menilai kebijakan itu tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan potensi biaya dan risiko yang mungkin muncul.

Yang akan terjadi justru potensi kekacauan yang akan jadi beban banyak orang,”

ujarnya.

Sebagai alternatif, Deddy menyarankan pemerintah mengevaluasi program Kopdes Merah Putih secara menyeluruh, termasuk model bisnis, kebutuhan masyarakat, sumber pendanaan, dan tata kelola.

Ia menilai pembangunan koperasi seharusnya dilakukan secara bertahap dengan perencanaan usaha yang matang.

Saya menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kopdes,”

kata Deddy.

Ia mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan koperasi dalam jumlah terbatas terlebih dahulu untuk menguji model bisnis dan memastikan keberlanjutan usahanya sebelum memperluas program secara nasional.

Lebih baik membangun 5.000 atau 10.000 dulu tetapi dibangun dengan model bisnis yang baik,”

pungkasnya.