Namun, ia melihat langkah antisipasi belum memadai, terutama dalam koordinasi dan mitigasi di wilayah rawan kebakaran.
Tetapi PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang,”
katanya.
Hasto juga menyinggung dampak karhutla terhadap hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Ia menyebut warga Indonesia yang berkunjung ke Singapura dan Malaysia dilaporkan mendapat protes akibat kebakaran hutan di Tanah Air.
Ini bukan peristiwa sekali, ini suatu kejadian yang berulang,”
ujarnya.
Membuka Lahan Perkebunan
Selain menyoroti mitigasi, Hasto menduga kebakaran di sejumlah wilayah berkaitan dengan kesengajaan membuka lahan untuk perkebunan.
Ia menilai dugaan konversi hutan menjadi perkebunan sawit maupun komoditas lain perlu menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
Kami juga banyak melihat bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan untuk lahan sawit dan juga perkebunan yang lain,”
kata Hasto.
Untuk mencegah persoalan serupa terus terjadi, Hasto mendesak pemerintah menerapkan moratorium hutan dan menata ulang kebijakan tata ruang.
Menurutnya, perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas agar alih fungsi lahan tidak terus berlangsung.
Kita tidak boleh melakukan suatu perubahan tata guna hutan dan harus ada moratorium hutan,”
tegasnya.
Ia turut mendorong penghijauan dan reboisasi dilakukan secara serentak. Selain memulihkan lingkungan, langkah tersebut dinilai berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita,”
ujarnya.
Dalam pernyataannya, Hasto juga merujuk kebijakan pada masa Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait perluasan perkebunan kelapa sawit.
Kita bisa melakukan pencegahan sebagaimana Bu Mega sebagai satu-satunya Presiden yang tidak mengeluarkan izin untuk perluasan lahan kelapa sawit,”
katanya.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya mengerahkan 1.500 personel dan enam helikopter untuk memadamkan karhutla, menerjunkan 2.106 tenaga kesehatan, serta menyiapkan bantuan bagi daerah terdampak.
Kepolisian juga menyebut telah menetapkan sembilan tersangka korporasi dalam penyelidikan kebakaran.
Dampak asap turut menjadi perhatian DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kabut asap dari Kalimantan menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan, sementara Singapura mengeluarkan imbauan kepada warganya.
Adapun Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono pada Agustus 2026 menyatakan Indonesia belum menerima nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura terkait karhutla.
Ia mendorong deteksi dini, pemadaman, dan penegakan hukum dilakukan secara terpadu.
