Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Krisis Iklim Bisa Tambah Beban Biaya Kesehatan Negara, Ini Pemicunya

Penguatan upaya promotif dan preventif dinilai penting untuk menekan risiko sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Petugas kesehatan memeriksa tensi pasien di Puskesmas Ibrahim Adjie, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9/2026).
Petugas kesehatan memeriksa tensi pasien di Puskesmas Ibrahim Adjie, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9/2026). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr)

Keterlambatan mencegah dan menangani masalah kesehatan mental akibat krisis iklim berpotensi meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan dan menambah beban pembiayaan negara.

Penguatan upaya promotif dan preventif dinilai penting untuk menekan risiko sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menyoroti potensi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan apabila faktor risiko kesehatan mental tidak ditangani sejak dini.

Iklan

Keterlambatan pencegahan masalah kesehatan mental juga berpotensi menambah beban pembiayaan kesehatan negara,”

kata Natasya dalam keterangan resmi yang diterima Owrite Jumat 23 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, kebutuhan layanan dapat meningkat ketika kondisi masyarakat memburuk akibat faktor risiko yang tidak teridentifikasi dan tertangani.

Ketika faktor risiko tidak diidentifikasi dan ditangani sejak dini, kebutuhan layanan dapat meningkat seiring memburuknya kondisi masyarakat,”

ucapnya.

Natasya mendorong pemerintah memperkuat upaya promotif dan preventif serta memasukkan dampak psikologis ke dalam perencanaan penanganan krisis iklim dan bencana.

Mengandalkan Layanan Medis

Sementara itu, Global Mental Health Consultant sekaligus Co-Founder Sehat Jiwa, Puspita Alwi, menilai penanganan kesehatan mental tidak dapat hanya mengandalkan layanan medis.

Ketika anggota keluarga mengalami masalah kesehatan mental, dampaknya dapat meluas pada produktivitas dan kemampuan keluarga menjalankan aktivitas ekonomi dan kegiatan sehari-hari,”

ujar Puspita.

Ia menekankan perlunya dukungan yang lebih luas, mulai dari pencegahan hingga pembiayaan layanan dan edukasi bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, penanganan kesehatan mental tidak dapat hanya mengandalkan sektor pengobatan secara medis, namun perlu disertai penguatan pencegahan, dukungan komunitas, bantuan pembiayaan layanan, akses edukasi tanda-tanda gangguan kesehatan mental, dan pemberitahuan informasi terkait kanal pertolongan psikologis,”

ujarnya.

Natasya juga mengusulkan keterlibatan sektor swasta dan lembaga filantropi untuk memperluas akses dukungan kesehatan mental, termasuk melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Dana tersebut dapat diarahkan untuk membantu pembiayaan konseling bagi kelompok berisiko dan korban bencana, memperluas skrining kesehatan mental, serta mendukung edukasi berbasis komunitas,”

tandasnya. 

Iklan