Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Asap Karhutla Berbulan-bulan, Pakar Kritik Penanganan yang Terlambat

Pencegahan, kesiapsiagaan, dan tindak lanjut peringatan dini dinilai perlu menjadi bagian utama dari penanganan bencana.

Petugas Manggala Agni Daops Bukit Tempurung memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut Desa Pandan Sejahtera, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Selasa (25/8/2026).
Petugas Manggala Agni Daops Bukit Tempurung memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut Desa Pandan Sejahtera, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Selasa (25/8/2026). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU)

Peneliti Bidang Sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah meluas.

Pencegahan, kesiapsiagaan, dan tindak lanjut peringatan dini dinilai perlu menjadi bagian utama dari penanganan bencana.

“Penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan masyarakat di seluruh siklus manajemen bencana, bukan hanya direspons ketika api sudah terlanjur meluas,”

ujar Natasya dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurutnya, pemantauan titik panas perlu dioptimalkan untuk membantu mengidentifikasi potensi kebakaran dan memperkuat koordinasi pencegahan di lapangan.

Iklan

Informasi yang tersedia juga harus ditindaklanjuti agar peringatan dini tidak berhenti pada penyampaian data.

Pemantauan Titik Panas

Natasya mendorong pemerintah mengoptimalkan sistem pemantauan titik panas melalui SiPongi serta memperkuat koordinasi untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Selain pemantauan, transparansi informasi menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diakses mengenai perkembangan kebakaran, kualitas udara, distribusi alat pelindung diri, dan risiko kesehatan agar dapat mengambil langkah antisipasi.

“Informasi mengenai perkembangan kebakaran, kualitas udara, jalur distribusi alat proteksi diri, dan risiko kesehatan juga harus disampaikan secara transparan agar masyarakat dapat melindungi diri dan keluarganya,”

jelasnya.

sistem peringatan dini

Natasya juga menekankan bahwa sistem peringatan dini perlu terhubung dengan tindakan nyata di lapangan.

Pemerintah juga harus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi antarpihak agar potensi kebakaran dapat ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.

“Ke depannya, pemerintah perlu memastikan peringatan dini ditindaklanjuti, anggaran dikelola secara akuntabel, dan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan,”

ucapnya.

Ia menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi tolok ukur dalam setiap tahapan penanganan karhutla, termasuk sebelum kebakaran menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan dan kehidupan warga.

“Selama asap masih mengancam kehidupan masyarakat, perlindungan korban karhutla tidak boleh berhenti pada pernyataan, namun harus dirasakan langsung oleh mereka yang terdampak,”

tutup Natasya.

Iklan