Langkah ini penting agar penanganan tidak semata-mata bergantung pada respons setelah api meluas.
Penanganan Darurat
Natasya juga menekankan pentingnya membedakan kebutuhan anggaran pencegahan dan penanganan darurat.
Keduanya harus saling mendukung, tetapi memiliki sasaran yang berbeda, mulai dari menekan risiko kebakaran hingga memenuhi kebutuhan warga yang sudah terdampak.
“Anggaran pencegahan perlu memperkuat patroli, kesiapan personel, peralatan pemadaman, dan kapasitas masyarakat,”
katanya.
Di sisi lain, anggaran penanganan harus memastikan masyarakat memperoleh bantuan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan secara cepat.
Penyaluran bantuan menjadi bagian penting dari evaluasi karena dampak karhutla tidak berhenti ketika proses pemadaman berlangsung.
“Sementara, anggaran penanganan harus memastikan bantuan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan tersalurkan secara cepat kepada warga terdampak,”
jelas Natasya.
Ia juga menegaskan, pengawasan penggunaan anggaran harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administrasi program.
“Penggunaan anggaran perlu diawasi dan dievaluasi berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat,”
tegasnya.
Dorongan TII tersebut menempatkan evaluasi anggaran sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola karhutla.
“Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,”
tandasnya.
