Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Kementerian ESDM Tak Tahu PLTU Banjarsari Mati Empat Bulan? Padahal Pasokan Batu Bara Diklaim Aman

ESDM mengaku belum mengetahui bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banjarsari di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan telah berhenti beroperasi selama empat bulan akibat tidak mendapat pasokan batu bara.

Dialogue Minerba Convex 2026 di Jakarta
Dialogue Minerba Convex 2026 di Jakarta (Foto: Istimewa)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku belum mengetahui bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banjarsari di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan telah berhenti beroperasi selama empat bulan akibat tidak mendapat pasokan batu bara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Asep Kurnia mengatakan baru mendengar informasi tersebut saat menghadiri Minerba Convax 2026 di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Belum cek, saya belum mengetahui bila PLTU Banjarsari tidak beroperasi karena tidak ada pasokan batu bara,”

ujar Asep.

Asep menyatakan secara prinsip kebutuhan pasokan batu bara untuk PT PLN aman hingga Desember 2026. Pemerintah bahkan telah memberikan penugasan tambahan pasokan sekitar 17 juta metrik ton untuk pembangkit listrik di Indonesia.

Iklan

Potensi Gangguan Pasokan

Penambahan pasokan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan batu bara, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun lalu di sejumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa.

Kita ada buffer hingga Desember dan tambahan Januari untuk pemenuhan pasokan batu bara, agar tetap menjaga keandalan kelistrikan di dalam negeri. Tapi nanti kami akan cek kembali permasalahan PLTU Banjarsari di Sumsel,”

tegas Asep.

Sementara itu, PLTU Banjarsari dilaporkan sudah tidak beroperasi sejak Juli 2026 karena tidak lagi mendapatkan pasokan batu bara dari PT Bukit Asam.

DPRD Kabupaten Lahat dan DPRD Sumatera Selatan kemudian memanggil pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Wakil Ketua DPRD Lahat Adriansyah mempertanyakan ketimpangan antara kebutuhan batu bara PLTU Banjarsari dan jumlah pasokan yang ditugaskan.

Menurutnya, pembangkit tersebut membutuhkan sekitar 1,2 juta ton batu bara, tetapi hanya mendapatkan penugasan sebanyak 400 ribu ton.

Butuhnya 1,2 juta ton, tapi penugasan cuma 400 ribu ton. Kementerian ESDM apakah mengetahui hal ini? Dan jangan sampai masyarakat Lahat mati di lumbung padi,”

tegas Adriansyah.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Editor

    Editor berita di OWRITE Media, meliput pemberitaan gaya hidup dan Peristiwa.