Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

BGN Tegaskan Kendaraan Operasional MBG Jadi Kewajiban SPPG, Tak Masuk Biaya Rp3.000 per Porsi

BGN menegaskan kendaraan distribusi MBG menjadi kewajiban SPPG dan tidak lagi masuk dalam pagu biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat.

Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto (kedua kiri) bersama Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) Marsekal Pertama TNI Ady Rachmanaya Panca Putra (ketiga kiri) melepas secara simbolis kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ambaipua Lanud Haluoleo di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (18/6/2026).
Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto (kedua kiri) bersama Ketua Umum Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) Marsekal Pertama TNI Ady Rachmanaya Panca Putra (ketiga kiri) melepas secara simbolis kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ambaipua Lanud Haluoleo di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (18/6/2026). (ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.)

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kendaraan operasional untuk distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sehingga pengadaannya tidak lagi dibebankan pada biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny, mengatakan kebijakan tersebut merupakan pengembalian aturan seperti pada awal pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, setiap SPPG harus menyiapkan sendiri kendaraan untuk mendukung distribusi makanan.

Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,”

jelas Tysa dikutip dari laman BGN, Senin, 9 November 2026.

Menurutnya, kendaraan distribusi merupakan bagian dari perlengkapan wajib yang harus dimiliki SPPG sejak mulai beroperasi. Kedudukannya sama seperti gedung, peralatan memasak, hingga peralatan makan yang digunakan untuk menunjang pelayanan MBG.

Iklan

BGN mengakui, sebelumnya terdapat perubahan ketentuan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, biaya sewa kendaraan sempat dimasukkan sebagai salah satu komponen biaya operasional.

Namun setelah melakukan kajian lebih lanjut, BGN menilai kendaraan distribusi seharusnya tidak masuk dalam alokasi biaya operasional harian sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.

Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,”

pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, SPPG harus menyiapkan kendaraan distribusi secara mandiri sebagai bagian dari fasilitas operasional dan pagu operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak lagi mencakup biaya kendaraan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal