“Kerentanan ini semakin besar bagi perempuan di wilayah kepulauan yang terdampak krisis iklim karena dapat menganggu ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai, privat, dan terpilah gender, khususnya pada saat situasi bencana,”
ujar Natasya dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Senin, 9 November 2026.
Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang dapat menghambat mobilitas perempuan untuk mendapatkan produk menstruasi yang layak.
“Lebih jauh, peningkatan frekuensi banjir rob, misalnya, dapat menghambat mobilitas perempuan untuk memperoleh pembalut yang terjangkau dan higienis,”
ujarnya.
Rantai Pasok
Selain hambatan mobilitas, cuaca ekstrem berpotensi mengganggu rantai pasok pembalut antarpulau.
“Cuaca ekstrem dapat mengganggu distribusi antarpulau, membatasi ketersediaan produk, meningkatkan biaya logistik, dan harga pembalut,”
kata Natasya.
Kondisi tersebut membuat beban pajak yang sama berpotensi memberikan dampak berbeda bagi perempuan di setiap wilayah.
“Akibatnya, beban pajak yang sama dapat dirasakan lebih berat oleh perempuan di wilayah terpencil,”
tegas Natasya.
Dia pun meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek penerimaan negara dalam menentukan kebijakan perpajakan produk menstruasi.
“Untuk itu, kebijakan pajak pembalut perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketimpangan akses antarwilayah, terutama berdasarkan risiko iklim dan bencana,”
ucapnya.
Natasya juga mendorong pemerintah menyediakan stok darurat pembalut di toilet tempat kerja, ruang publik, hingga tenda pengungsian bencana.
“Pemenuhan kebutuhan menstruasi harus tetap dijamin bagi seluruh perempuan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses maupun terdampak bencana,”
tandasnya.
