Suyudi menjelaskan, SU yang menjabat sebagai Kadivtik Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga memberikan persetujuan penyadapan dan meneruskan laporan hasilnya kepada LSP.
Menerima Perintah Penyadapan
Sementara itu, EH yang pernah menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Adapun AS yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator.
AS juga memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,”
ujar Suyudi.
Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan praktik penyadapan melalui dua mekanisme, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, yang mensyaratkan surat permohonan penyidik, laporan polisi, resume analis, serta chart.
Sementara itu, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp sebelum diproses oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP,”
ungkap Suyudi.
Dia menjelaskan, kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan aktivitas melalui jalur atensi tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilakukan berdasarkan prosedur resmi.
Berdasarkan hasil penyidikan, rangkaian dugaan penyimpangan tersebut meliputi pemberian perintah penyadapan, proses provisioning atau memasukkan nomor telepon target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada end-user, hingga penghapusan data elektronik.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sebanyak 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Penyidik juga menyita 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan sebagai barang bukti.
