Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,”
kata Suyudi, Kamis, 12 November 2026.
SPKT Bareskrim Polri
Dia menjelaskan, perintah tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Berdasarkan hasil penyidikan, penghapusan data merupakan salah satu dari lima tahapan modus operandi yang didalami penyidik.
Rangkaian tersebut meliputi pemberian perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada penerima, hingga penghapusan data.
Dalam praktiknya, penyadapan diduga dilakukan melalui jalur internal atau jalur atensi yang tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun dokumen persyaratan lainnya.
Nomor telepon target diduga dimasukkan ke sistem LIMS oleh tim Technical Supporting Unit (TSU) tanpa melalui verifikasi dan filtrasi keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Rekaman Hasil Penyadapan
Selanjutnya, melalui sistem PenlinkX/PLX, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk dibuatkan transkripsi.
Suyudi mengungkapkan, dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. AS diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator, melaporkan hasilnya kepada LSP, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log.
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sebanyak 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta satu saksi dari pihak vendor sistem penyadapan.
Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flasdis, dua iPad, empat unit CPU, PC, dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,”
ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa kehormatan institusi penegak hukum harus dibangun melalui keberanian mengungkap kebenaran dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan kewenangan.
