OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Suyudi Ario Seto membeberkan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ilegal akses penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi (Pati) Polri.
Oleh Natania Longdong
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ilegal akses penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi (Pati) Polri.
Seluruh penyidikan awal, bermula ketika muncul perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) dan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Hal itu segera ditindaklanjuti dengan serangkaian penyidikan hingga pembuatan laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Iklan
“Pada 31 Oktober 2026, dilakukan interview terhadap enam saksi dan empat ahli, serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan (ditemukan unsur pidana dalam kasus penyadapan),”
kata Suyudi saat rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Selanjutnya, penyidik Dittipid Siber Bareskrim Polri segera memeriksa pelapor, enam saksi, hingga menyita barang bukti untuk menetapkan Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka pada 1 November.
“Dilanjutkan dengan penangkapan AS. Pada 2 November 2026, dilakukan penahanan AS dan pemeriksaan terhadap EH,”
lanjutnya.
Barulah sehari setelahnya, tepatnya pada 3 November 2026, dilakukan pemeriksaan tersangka Eko Hadi sekaligus penetapan tersangka terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
“Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP serta pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak provider dan vendor,”
ucapnya.
Hingga pada 5 November 2026, penyidik Dittipid Siber Bareskrim Polri melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), sekaligus menggeledah kediaman rumah Jenderal Sigit dan kembali memeriksa Ahrie Sonta.
“Penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar perkara penetapan tersangka SU. Pada hari yang sama, pemeriksaan tambahan terhadap AS,”
urainya.
Selanjutnya pada 6 November 2026, dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pemeriksaan terhadap enam saksi personel bagian monitoring.
Pada 7 November 2026, penyidik kembali meminta keterangan tambahan terhadap tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hari.
Dilanjutkan analis dan evaluasi perkara pada 8 November dan pada 9 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BM, F, serta tiga saksi lainnya.
“Selanjutnya pada 10 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dan tersangka LSP,”
tuturnya.
Setelah pemeriksaan tambahan terhadap Jenderal Sigit, pada 11 November penyidik kembali menetapkan tersangka baru yakni Irjen Pol Slamet Uliandi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan.
“Terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,”
ujarnya.
Sedangkan perlu diketahui untuk ketiga tersangka yakni Jenderal Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi saat ini telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara untuk keempat tersangka telah dijerat sesuai Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana 10 tahun.
Kemudian Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/ atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.
Iklan
