Kelompok ini menghadapi risiko tinggi dengan kapasitas rendah. Inilah kelompok yang paling berisiko tertinggal bila dana investasi iklim hanya diberikan berdasarkan kemampuan daerah dalam menyerap anggaran tersebut,”
kata Putu dikutip pada Kamis, 12 November 2026.
Risiko Bencana
Ketimpangan tersebut juga terlihat dari hubungan antara risiko bencana dan kemampuan keuangan daerah. Kajian The Indonesian Institute menemukan korelasi negatif antara Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan rasio kemandirian fiskal sebesar -0,69.
Sementara itu, korelasi antara IRBI dan indeks kesiapan iklim ND-GAIN tercatat sebesar -0,56. Artinya, daerah dengan risiko bencana lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal dan kesiapan adaptasi yang lebih rendah.
Putu mencontohkan kesenjangan kemampuan fiskal antara daerah di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Rasio kemandirian fiskal Banten mencapai 267,58 persen, sedangkan Papua Pegunungan hanya 8,43 persen.
Jika membandingkan rasio kemandirian fiskal provinsi di Indonesia Barat, seperti Banten yang mencapai 267,58 persen, jurang fiskalnya sekitar 32 kali lipat dibandingkan rasio kemandirian fiskal Papua Pegunungan yang hanya 8,43 persen. Keempat provinsi pemekaran baru di Papua memiliki indeks kesiapan iklim yang rendah,”
jelasnya.
Menurut Putu, persoalan pendanaan iklim tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang tersedia. Tata kelola investasi iklim juga masih terfragmentasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemisahan koordinasi antara program mitigasi dan adaptasi.
Karena itu, The Indonesian Institute mendorong pemerintah mengubah mekanisme distribusi dana iklim dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
Salah satu usulannya adalah membentuk fasilitas penyiapan proyek dan penguatan kapasitas bagi provinsi yang masuk kategori Prioritas Kritis,”
tandasnya.
