OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Hingga 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 560 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Oleh Syifa Fauziah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat justru menghadapi persoalan serius terkait keamanan pangan.
Hingga 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 560 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Besarnya jumlah korban tersebut memunculkan perhatian terhadap pengawasan pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga proses penyajian makanan kepada penerima manfaat.
Iklan
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menilai pembenahan tata kelola MBG harus menjadi bagian penting dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.
Data per 2 September 2026, mencatat 50.059 korban dari 560 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota,”
kata Natasya dalam keterangan tertulis yang diterima Owrite, Jumat, 13 November 2026.
Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat standar keamanan pangan dan pengawasan terhadap seluruh proses operasional program, termasuk rantai pasok makanan serta kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ke depannya, pemerintah perlu memperkuat standar keamanan pangan, pengawasan rantai pasok dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta kompetensi tenaga pelaksana,”
ujarnya.
Natasya juga menekankan bahwa persoalan keracunan tidak boleh berhenti pada penanganan kejadian semata.
Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ketika penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Ketika keracunan terjadi, mekanisme pertanggungjawaban juga harus jelas, termasuk penanganan medis, pembiayaan bagi korban, pendampingan, dan pemulihan korban secara cepat dan transparan,”
kata dia.
Menurut Natasya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG.
Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan pada saat muncul kasus keracunan, tetapi juga harus menyentuh sistem pengawasan dan standar operasional program.
Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG,”
imbuhnya.
Iklan
