271 Korban TPPO Minta Perlindungan LPSK, Modus Perekrutan Online Makin Marak

Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar pekerja migran melalui jalur ilegal, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjerat korban hingga lintas negara.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada modus operandi TPPO. Sejumlah besar awak kapal menjadi korban perdagangan orang dan muncul varian modus operandi baru yang menggunakan teknologi informasi sebagai basis mekanisme kejahatan,”

kata Andreas, Sabtu, 14 November 2026.

Dia mencontohkan perekrutan online, penempatan pekerja migran perseorangan, hingga prostitusi yang memungkinkan pelaku menjangkau dan menjerat korban lintas negara.

Menurut Andreas, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa TPPO telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Jaringan Antarnegara

Jaringan kejahatan ini tidak hanya beroperasi di wilayah perdesaan dan perkotaan, tetapi juga melibatkan jaringan antarnegara.

Besarnya persoalan tersebut terlihat dari catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sepanjang Januari hingga 11 November 2026, LPSK menerima 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, 271 permohonan berkaitan dengan korban TPPO.

Kasus yang ditangani mencakup pekerja migran nonprosedural, terutama dengan tujuan Malaysia. Selain itu, terdapat kasus penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa.

Andreas mengingatkan, perdagangan orang bukan sekadar kejahatan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang meninggalkan dampak panjang bagi para korbannya, baik secara fisik maupun psikologis.

Korban dapat mengalami gangguan kesehatan, disabilitas, bahkan kematian. Mereka juga berisiko terinfeksi HIV-AIDS dan infeksi menular seksual akibat eksploitasi yang dialami.

Dampaknya tidak berhenti pada kondisi fisik. Para korban juga berpotensi mengalami gangguan mental dan trauma berat yang dapat memicu persoalan sosial lebih luas.

Andreas menilai maraknya TPPO turut mempertaruhkan reputasi Indonesia dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Semakin banyak warga yang menjadi korban, semakin besar pula pertanyaan terhadap kemampuan negara melindungi masyarakatnya.

Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warganya,”

ujarnya.

Dia juga menyoroti kelompok yang paling rentan menjadi sasaran perdagangan orang, yakni perempuan, anak-anak, dan pekerja migran.

Termasuk di dalamnya anak buah kapal (ABK) serta pekerja di sektor kelautan, perikanan, dan maritim.

Menurut Andreas, mayoritas korban perdagangan orang dari kalangan pekerja migran Indonesia merupakan perempuan yang bekerja di sektor rentan, terutama sektor domestik.

Ditangani Serius

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran perempuan masih menjadi persoalan yang harus ditangani serius.

Atas kondisi tersebut, Andreas meminta LPSK memaparkan perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan terkait TPPO.

Penjelasan itu mencakup karakteristik kasus, kebutuhan korban, wilayah asal, hingga hambatan yang dihadapi dalam proses perlindungan.

Dia juga mendorong LPSK memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO dari tingkat pusat hingga daerah.

Penguatan tersebut diperlukan agar korban mendapatkan layanan perlindungan terpadu, mulai dari pendampingan hukum, pelayanan medis, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, hingga perlindungan keamanan bagi keluarga.

Berdasarkan 271 pengaduan ini, LPSK perlu memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO dari tingkat pusat hingga daerah dalam hal pelayanan medis, hukum, rehabilitasi psikis, pemulihan sosial, dan perlindungan bagi korban dan keluarga,”

tegas Andreas.