Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Anggaran Pendidikan Jumbo, Ketimpangan Sekolah di Indonesia Masih Jadi PR

Kebijakan anggaran tidak hanya mengejar capaian secara nasional tanpa memperhatikan perbedaan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Direktur Ekosistem Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani (kanan) berbincang dengan pelajar saat berkunjung ke sekolah yang termasuk dalam program Revitalisasi Pendidikan di SD Inpres Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/7/2026).
Direktur Ekosistem Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani (kanan) berbincang dengan pelajar saat berkunjung ke sekolah yang termasuk dalam program Revitalisasi Pendidikan di SD Inpres Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/7/2026). ( ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/sgd)

Pemerintah dinilai perlu memastikan alokasi belanja pendidikan tidak hanya berorientasi pada program berskala nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan daerah. Sebab, besaran anggaran pendidikan belum otomatis menyelesaikan persoalan ketimpangan layanan sekolah di Indonesia.

Sorotan tersebut disampaikan The Indonesian Institute (TII) melalui kajian “Indonesia Report 2026: Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam pemetaan anggaran yang ditelaah lembaga tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat menjadi komponen terbesar.

Manajer Riset dan Program TII Felia Primaresti menilai besarnya alokasi anggaran perlu diimbangi dengan perhatian terhadap persoalan pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Iklan

“Besarnya alokasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterkaitan langsung program dengan prioritas pendidikan, terutama ketika Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas pembelajaran, kesenjangan akses, dan kualitas sumber daya manusia,”

ujar Felia, dikutip pada Senin, 16 November 2026.

Jeli

Ketimpangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga menyangkut kualitas pembelajaran, partisipasi siswa, serta kondisi tenaga pendidik. Ia menyebut partisipasi sekolah menurun pada kelompok usia dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kesejahteraan guru dan kesenjangan antardaerah juga menjadi persoalan yang perlu ditangani.

“Skor Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional Indonesia masih berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Partisipasi sekolah juga menurun pada kelompok usia dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,”

kata Felia.

Tepat Distribusi

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi distribusi anggaran apakah selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah. Felia menegaskan kebijakan anggaran tidak hanya mengejar capaian secara nasional tanpa memperhatikan perbedaan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Alokasi anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan wilayah agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada capaian nasional, tetapi juga mampu menjawab ketimpangan layanan pendidikan,”

ujar dia.

TII juga mendorong pemerintah mengarahkan evaluasi anggaran pada kualitas pembelajaran, keberlanjutan pendidikan, pemerataan antardaerah, kompetensi tenaga pendidik, hingga kesejahteraan dan kondisi kerja guru.

“Anggaran perlu mendukung ketersediaan layanan, memperluas akses, memastikan kualitas yang dapat diterima, serta merespons kebutuhan pendidikan yang terus berkembang,”

tutup Felia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Seorang jurnalis di OWRITE Media, yang meliput pemberitaan seputar Gaya Hidup dan Entertainment.

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.