Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Gila! MBG Nyedot Anggaran Pendidikan Rp223 Triliun, Pemerintah Harus Evaluasi Ulang

Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap alokasi belanja benar-benar menjawab persoalan mendasar di sektor pendidikan.

Siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 106162, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 106162, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (ANTARA FOTO/Yudi Manar/kye)

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, mendorong pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bukan merupakan komponen utama pendidikan.

Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk membenahi prioritas belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Besarnya alokasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterkaitan langsung program dengan prioritas pendidikan, terutama ketika Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas pembelajaran, kesenjangan akses, dan kualitas sumber daya manusia,”

Felia dalam keterangan yang diterima Owrite, Senin, 16 November 2026.

Felia menilai, besarnya anggaran pendidikan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses.

Iklan

Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap alokasi belanja benar-benar menjawab persoalan mendasar di sektor pendidikan.

Pemenuhan anggaran pendidikan belum otomatis menjamin kualitas pembelajaran dan pemerataan akses,”

ucapnya.

Pilihan EditorAnisa Aulia

Per Oktober 2026, Program MBG Sudah Habiskan Anggaran Rp173,2 Triliun

Menurut Felia, putusan MK mengenai pemisahan anggaran MBG menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali efektivitas penggunaan dana pendidikan.

Evaluasi diperlukan agar anggaran yang tersedia lebih diarahkan pada kebutuhan utama peserta didik, tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026 menyatakan anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan untuk APBN tahun-tahun berikutnya.

Pemisahan tersebut paling lambat berlaku pada APBN Tahun Anggaran 2028.

TII juga menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi penganggaran dan melibatkan berbagai pihak dalam mengevaluasi efektivitas belanja.

Setiap komponen anggaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan fungsi dan tujuan pendidikan.

Pemerintah perlu menunjukkan melalui kajian dan data terukur bagaimana program tersebut dapat berkontribusi terhadap perbaikan capaian belajar, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, serta tantangan pendidikan lainnya,”

jelas Felia.

Selain pemisahan anggaran MBG, Felia mendorong agar evaluasi belanja pendidikan diarahkan pada sejumlah persoalan mendasar.

Di antaranya peningkatan kualitas pembelajaran, partisipasi sekolah, kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan antardaerah.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi pendidikan di setiap wilayah.

Dengan demikian, belanja pendidikan tidak hanya memenuhi target alokasi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi peserta didik.

Anggaran perlu mendukung ketersediaan layanan, memperluas akses, memastikan kualitas yang dapat diterima, serta merespons kebutuhan pendidikan yang terus berkembang,”

tutup Felia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Seorang jurnalis di OWRITE Media, yang meliput pemberitaan seputar Gaya Hidup dan Entertainment.

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar