Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Irjen Eko Hadi Besok Disidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Nasibnya di Ujung Tanduk

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa 17 November 2026 besok.

Foto penyadapan Listyo Sigit
Ilustrasi foto penyadapan Listyo Sigit/Doc. Owrite/Acel

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri menjadwalkan bakal gelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026.

Eko merupakan salah satu tersangka yang turut terlibat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas perintah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,”

kata Karo Penmas Divisi Humas Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Senin 16 November 2026.

Eko bakal dihadapkan dengan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidak prosedural. Selain itu, dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Iklan

Penyadapan itu terjadi saat Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Sementara, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,”

ujar Trunoyudo.

Sebelum Eko, Divpropam Polri sudah menggelar sidang terhadap eks Kadivkum Mabes Polri Irjen Ahrie Sonta dengan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Meski demikian, ia menyatakan banding atas putusan sidang KKEP.

Adapun untuk sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi selaku terduga pelanggar belum dijadwalkan Divpropam Polri.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.