Kedua, untuk kepentingan intelijen keamanan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dedy menambahkan, untuk kepentingan intelijen, penyadapan digunakan dalam rangka menjalankan fungsi deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini. Fungsi tersebut bertujuan mengantisipasi potensi gangguan sebelum berkembang jadi gangguan keamanan nyata.
Menurut Dedy, perkembangan teknologi komunikasi digital membuat pengumpulan informasi melalui sumber manusia atau human intelligence dan sumber terbuka atau open source intelligence tidak lagi mencukupi.
“Di mana ilmu pengetahuan teknologi yang meningkat pesat. Dan, sudah sangat melompat-loncat termasuk dengan komunikasi digital. Kedua, cara tadi yang kami sampaikan khususnya human intelligence ini tidak lagi mencukupi,”
ujarnya.
Maka itu, Baintelkam menilai pemanfaatan teknologi intelijen termasuk penyadapan menjadi kebutuhan penting dalam menjalankan tugasnya. Dedy pun meminta agar RUU Penyadapan tak hanya mengatur kewenangan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.
Dalam pelaksanaan tugas deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini, Intelkam Polri memerlukan atau membutuhkan penyadapan. Oleh karena itu rancangan undang-undang ini kami harap mungkin kami bermohon tidak cukup hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan,”
kata Dedy.
Meski demikian, ia menyampaikan penyadapan intelijen harus punya batasan yang jelas. Selain masa pelaksanaan satu bulan, kegiatan itu mesti didasarkan pada perintah tertulis dan memiliki mekanisme pencatatan.
Dedy juga mengusulkan agar pihak yang mengajukan sasaran penyadapan, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis merupakan pihak yang berbeda. Menurut dia, pemisahan tersebut diperlukan untuk menjadi sarana kontrol dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan.
Lalu, yang ketiga yakni mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Menurut dia, ada jangka waktu di Intelkam yaitu sebulan.
“Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,”
tuturnya.
Selain pemisahan kewenangan, Baintelkam mengusulkan seluruh penggunaan sarana penyadapan dicatat dan tak boleh diubah maupun dihapus. Aktivitas itu juga mesti menjalani audit secara berkala.
Lebih lanjut, pengawasan dilakukan melalui secara melekat oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, dan Propam. Sementara, penyalahgunaan kewenangan dapat dikenai sanksi pidana, etik, maupun disiplin, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat.