Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. S.H., M.H. berpendapat mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menyisakan persoalan secara hukum. Mundurnya Gibran merupakan pintu masuk untuk persoalan yang selama ini bercampur, yakni pertanggungjawaban ketatanegaraan dan pertanggungjawaban hukum pribadi.
Mundurnya wapres itu adalah hak politik Gibran meskipun tidak bisa dihindari dari alasan akan dimakzulkan oleh DPR. Soal alasan menggunakan dokumen palsu, itu agak sulit karena kepalsuan baik secara formil (Pertimbangsn putusan MK) maupun materi (pembatalan suket penyetaraan) putusan itu baru terjadi pada hari Jumat, 30 Oktober 2026, artinya sebelum ada putusan MK dan MA surat itu masih dianggap sah. Putusan MK dan MA tidak berlaku surut kebelakang,”
ujar Abdul Fickar Hadjar melalu pesan WA tanggal 18/11/26.
Menurut pria kelahiran 69 tahun ini jika ada atau (ternyata blm ditemukan ada) unsur pidana maka delik ini adalah delik umum biasa, artinya seharusnya tanpa adanya aduan atau laporan dari siapapun penegak hukum hukum dapat memprosesnya, namun karena putusan MK, MA, tidak berlaku surut. Putusan MK tidak bisa bisa diproses sebagai kasus pidana.
Apakah putusan MA sudah memenuhi syarat untuk mempidanakan Gibran?





