Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Ahli Hukum Pidana : Mundurnya Gibran Pintu Masuk Pertanggungjawaban Hukum

Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. S,H. M.H. berpendapat mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menyisakan persoalan secara hukum.

Pakar Hukum Universitas Trisakti, Prof. Abdul Fickar Hadjar.
Pakar Hukum Universitas Trisakti, Prof. Abdul Fickar Hadjar. Doc: DPR

Ahli hukum pidana  Abdul Fickar Hadjar. S.H., M.H. berpendapat mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menyisakan persoalan secara hukum.  Mundurnya Gibran merupakan pintu masuk untuk persoalan yang selama ini bercampur, yakni pertanggungjawaban ketatanegaraan dan pertanggungjawaban hukum pribadi.

Mundurnya wapres itu adalah hak politik Gibran meskipun tidak bisa dihindari dari alasan akan dimakzulkan oleh DPR. Soal alasan menggunakan dokumen palsu, itu agak sulit karena kepalsuan baik secara formil (Pertimbangsn putusan MK) maupun materi (pembatalan suket penyetaraan) putusan itu baru terjadi pada hari Jumat, 30 Oktober 2026, artinya sebelum ada putusan MK  dan MA surat itu  masih dianggap sah. Putusan MK dan MA tidak berlaku surut kebelakang,”

ujar Abdul Fickar Hadjar melalu pesan WA tanggal 18/11/26.

Menurut pria kelahiran 69 tahun ini jika ada atau (ternyata blm ditemukan ada) unsur pidana maka  delik ini adalah delik umum biasa, artinya seharusnya tanpa adanya aduan atau laporan  dari siapapun penegak hukum hukum dapat memprosesnya, namun karena putusan MK, MA, tidak  berlaku surut. Putusan MK tidak bisa  bisa diproses sebagai kasus pidana.

Apakah putusan MA sudah memenuhi syarat untuk mempidanakan Gibran?

Iklan

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Namun, putusan tersebut bukan putusan pengadilan pidana yang menyatakan Gibran bersalah melakukan pemalsuan dokumen.

Pembatalan surat penyetaraan tidak otomatis membuktikan seluruh dokumen pendidikan Gibran palsu atau membuktikan tindak pidana pemalsuan,  masih harus dibuktikan apakah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan atau bentuk kesalahan yang disyaratkan. Pengetahuan pelaku mengenai ketidakbenaran dokumen dan peran individual dalam pembuatan atau penggunaan dokumen tersebut.

Kedudukan hukum dan keterlibatan pihak lain

KUHAP baru telah diundangkan, sedangkan penggunaan dokumen terjadi dalam proses Pemilu 2024. Karena KUHP baru berlaku pada 2026, penerapan hukum tidak tepat bila langsung diterapkan secara retroaktif.

Menurut Abdul Facri Hadjar keterlibatan pihak lain diantaranya penerbit surat keterangan penyetaraan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena menerbitkan suket tersebut pada tahun 2019.

Penerbit Suket adalah pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu Dr. Sutanto, S.H., M.A. pada tahun  2019.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin pejabat yang menandatangani pencabutan suket tersebut pada 11 November 2026.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). perdata karena meloloskan berkas persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Penerapan hukum kasus Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka menyentuh tiga ranah berbeda, yakni hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum tata negara, dalam mempertanggungjawabkan masing-masing pihak yang terlibat,”

tuturnya.

Dalam hukum administrasi negara jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang, kelalaian berat, atau pelanggaran prosedur internal dalam penerbitan suket pada tahun 2019, pejabat terkait dapat disanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan aturan disiplin ASN.

Sedangkan pada hukum pidana dugaan pemalsuan dokumen bila penyidik menemukan alat bukti permulaan yang cukup dan terbukti membuat serta menggunakan secara sadar akan dikenakan pasal 391 hingga pasal 400  UU No. 1 Tahun 2023.

Terkait KPU sebagai penyelenggara pemilu yang meloloskan syarat pencalonan Pilpres 2024 menurut Abdul Fickar Hadjar,  KPU tetap memiliki konsekuensi hukum atas melegitimasi suket penyetaraan tersebut.

Iklan