Taman Nasional Alas Purwo direncanakan jadi opsi habitat kedua badak jawa.
Rencana pemerintah pindahkan badak jawa terus menuai penolakan.
Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa kembali masuk dalam pembahasan pemerintah sebagai calon habitat kedua bagi badak jawa. Namun, wacana untuk memindahkan sebagian populasi satwa langka itu terus menuai penolakan.
Rencana pembentukan populasi kedua itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kepunahan badak jawa. Saat ini, diperkirakan hanya tersisa sekitar 50 ekor dan seluruhnya hidup di Ujung Kulon.
Populasi saat ini di Ujung Kulon perlu bertambah. Dan, tidak cukup untuk memindahkan bahkan satu badak pun. Apalagi beberapa, untuk direlokasi ke tempat lain,”
kata aktivis lingkungan sekaligus Ketua Konservasi Auriga Nusantara Timer Manurung dikutip dari Mongabay di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.
Dia menyoroti rencana pemindahan badak jawa ke kawasan Alas Purwo yang berjarak sekitar 1.400 kilometer dari habitat asal hewan langka itu.
Iklan
Timer memperingatkan agar pemerintah tak terburu-buru memindahkan badak ke lokasi lain. Menurut dia, jumlah populasi di Ujung Kulon masih terlalu sedikit untuk dijadikan dasar pengambilan individu bagi program relokasi.
Dia menilai pemindahan badak jawa ke luar Ujung Kulon dalam waktu lima tahun ke depan dapat membawa risiko besar bagi kelangsungan spesies tersebut. Ia juga mempertanyakan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat baru karena belum melihat penelitian yang membuktikan kawasan itu mampu mendukung kehidupan badak Jawa.
Kementerian Kehutanan sebelumnya menyatakan Alas Purwo memang sudah lama jadi salah satu lokasi yang dipelajari untuk pengembangan habitat kedua. Meski demikian, pemerintah menegaskan belum menetapkan lokasi maupun memutuskan pemindahan satwa.
Translokasi hanya bisa dilakukan setelah studi komprehensif memastikan kawasan tujuan sesuai dengan kebutuhan ekologis badak jawa.
Di sisi lain, polemik konservasi badak jawa juga bersinggungan dengan persoalan perubahan zonasi kawasan di sekitar Ujung Kulon. Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah mencabut dekrit tersebut karena dinilai mengabaikan kondisi lingkungan dan masyarakat lokal, termasuk keberadaan wilayah adat masyarakat Baduy.
Badak Jawa. (wwf.id)
Kritik juga disuarakan dari parlemen DPR. Mereka meminta pemerintah tidak membiarkan kepentingan ekonomi mengesampingkan perlindungan lingkungan.
Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka minta pemerintah lebih dulu membatalkan keputusan tersebut.
Cabut saja dekrit itu dulu,”
kata Rieke.
Ia juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan peta digital wilayah yang sudah mengalami perubahan zonasi beserta dasar ilmiah yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
Adapun kebutuhan membentuk populasi kedua badak jawa sudah jadi agenda konservasi selama puluhan tahun. Satwa yang dahulu tersebar dari Myanmar, Thailand, dan Malaysia tersebut kini telah kehilangan hampir seluruh wilayah jelajahnya. Populasi terakhir di luar Pulau Jawa, yang berada di Vietnam, dinyatakan sudah punah pada 2010.
Ancaman terhadap populasi di Ujung Kulon juga masih besar. International Rhino Foundation mencatat perburuan liar sudah memangkas sekitar sepertiga populasi badak jawa sepanjang 2019 hingga 2023. Analisis kelangsungan hidup populasi memperkirakan spesies langka itu berpotensi punah dalam lima dekade mendatang.
Pada 2015, penilaian yang diselenggarakan International Rhino Foundation, WWF, dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) menetapkan target sedikitnya 80 badak Jawa hidup di minimal dua lokasi pada 2025. Namun, target itu masih jauh dari tercapai.
Upaya perluas habitat sebenarnya telah dimulai melalui pendirian Kawasan Studi dan Konservasi Badak Jawa (JRSCA) pada 2010. Kawasan seluas sekitar 5.100 hektare di dalam Taman Nasional Ujung Kulon itu dibangun oleh otoritas konservasi Indonesia bersama International Rhino Foundation, WWF, dan Yayasan Badak Indonesia (YABI). Tujuannya memperluas habitat sekaligus mendukung program pengembangbiakan intensif.
Pada akhir Agustus 2025, pemerintah mengumumkan program bersama militer Indonesia dan YABI untuk memindahkan seekor badak jantan dan seekor betina ke JRSCA. Program itu ditujukan untuk membentuk populasi kedua sekaligus meningkatkan keragaman genetik, dengan target pencapaian pada 2029.
Namun, pelaksanaan translokasi pertama justru berakhir tragis. Musofa, badak jawa jantan yang dipindahkan pada November 2025, mengalami penurunan kondisi kesehatan setelah dibawa sekitar 20 kilometer dari lokasi penangkapan menuju JRSCA.
Musofa kemudian mati dua hari setelah tiba di kawasan tersebut. Hasil autopsi menunjukkan Musofa menderita penyakit kronis dan infeksi parasit parah.
Sejumlah ahli satwa liar menyebut stres akibat proses penangkapan dan pemindahan kemungkinan memperburuk kondisi kesehatan yang telah dideritanya.
Timer mengingatkan kematian Musofa jadi peringatan mengenai besarnya risiko translokasi, terlebih jika pemindahan dilakukan dalam jarak yang jauh lebih besar. Ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan habitat dan kondisi populasi sebelum mengambil keputusan.
Pandangan berbeda disampaikan John Payne, CEO Borneo Rhino Alliance yang telah bekerja menangani spesies badak Asia Tenggara sejak 1977. Menurut dia, kematian Musofa tak seharusnya menghentikan upaya Indonesia membangun populasi kedua karena strategi tersebut tetap diperlukan untuk menyelamatkan badak Jawa.
Payne menilai kegagalan translokasi Musofa lebih berkaitan dengan buruknya manajemen pelaksanaan. Ia mengkrtik salah satunya terlalu banyak orang yang dilibatkan. Pun, tak adanya dokter hewan berpengalaman yang memegang tanggung jawab utama.
Ia juga mengingatkan bahwa gagasan membentuk populasi kedua badak jawa telah dibicarakan selama lebih dari empat dekade. Sementara itu, ancaman terhadap populasi Ujung Kulon, mulai dari perburuan liar hingga potensi bencana alam, masih menjadi persoalan yang harus dihadapi.