Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Pemerintah Cabut Izin PT RAPP, Walhi Beri Peringatan Keras soal Nasib Lahan Bekas Konsesi

Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

RAPP Dicabut, WALHI Wanti-Wanti: Jangan Sampai Lahan Beralih ke Agrinas atau Perhutani
Izin RAPP Dicabut Pemerintah (doc: Walhi)

Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan ini terkait sejumlah persoalan di areal perusahaan mulai dari karhutla berulang hingga kerusakan kawasan lindung.

Dalam keterangannya, Walhi Riau menyebut terdapat perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare. Bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare di areal kerja PT RAPP. Walhi juga mencatat indikasi karhutla berulang pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.

Organisasi tersebut turut menemukan dugaan tidak adanya pemulihan pascakebakaran di Estate Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Bahkan, menurut Walhi, area prioritas restorasi justru ditanami eukaliptus untuk kepentingan produksi.

Iklan

Kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang jadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,”

kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Eko Yunanda dalam keterangan resmi, Minggu, 22 November 2026.

Walhi juga mengingatkan agar izin yang dicabut tidak dialihkan kepada korporasi lain maupun perusahaan negara seperti Agrinas dan Perhutani.

Ketua Dewan Daerah Walhi Riau Jasmi menilai pengalihan tersebut berpotensi menggagalkan tujuan pencabutan izin.

Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin,”

jelas Jasmi.

Dia mengkritik jangan sampai pencabutan izin PT RAPP hanya sekadar gimik. Ia mengingatkan agar tak memunculkan kecurigaan yang berdampak negatif ke rakyat.

Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,”

imbuh Jasmi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.