Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan ini terkait sejumlah persoalan di areal perusahaan mulai dari karhutla berulang hingga kerusakan kawasan lindung.
Dalam keterangannya, Walhi Riau menyebut terdapat perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare. Bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare di areal kerja PT RAPP. Walhi juga mencatat indikasi karhutla berulang pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.
Organisasi tersebut turut menemukan dugaan tidak adanya pemulihan pascakebakaran di Estate Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Bahkan, menurut Walhi, area prioritas restorasi justru ditanami eukaliptus untuk kepentingan produksi.






