Seorang wasit menjadi korban pengeroyokan ketika memimpin pertandingan sepak bola antarkampung (tarkam) di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terekam dalam video dan kemudian viral di media sosial.
Dalam rekaman yang beredar, wasit tampak dikepung sejumlah orang di tengah lapangan. Situasi pertandingan berubah menjadi ricuh setelah keputusan sang pengadil dianggap merugikan salah satu tim.
Keributan bahkan semakin meluas ketika sejumlah penonton masuk ke area pertandingan.
Lisensi PSSI
Ketua Komite Wasit Asosiasi Kabupaten Bogor, Eky Suratman, membenarkan adanya insiden tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa wasit yang memimpin pertandingan bukan bagian dari perangkat wasit resmi PSSI Kabupaten Bogor.
Menurut Eky, pengadil lapangan tersebut juga tidak memiliki lisensi wasit dari PSSI. Meski demikian, ia tetap menyayangkan kekerasan yang terjadi.
Menanggapi informasi yang viral di media sosial terkait dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap wasit pada acara PORDES di wilayah Kabupaten Bogor kemarin sore, kami menyampaikan bahwa informasi tersebut benar adanya,”
ujar Eky kepada Owrite.id.
Namun, perlu kami informasikan bahwa wasit yang bertugas merupakan wasit nonlisensi dan bukan merupakan anggota Asosiasi Wasit PSSI Kabupaten Bogor,”
tambahnya.
PSSI Prihatin
Insiden tersebut turut mendapat perhatian dari PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan keprihatinannya terhadap kekerasan yang kembali terjadi dalam pertandingan tarkam.
Menurut Yunus, kasus di Bogor juga memperlihatkan persoalan lain dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola antarkampung, yakni penggunaan perangkat pertandingan yang tidak berlisensi serta laga yang berlangsung tanpa rekomendasi PSSI.
Kami sangat prihatin dengan kejadian-kejadian tarkam seperti ini. Terinfo hari ini, ternyata wasit yang memimpin tidak memiliki lisensi. Kami juga mendapatkan informasi bahwa setiap tarkam tidak melaporkan dan tidak meminta rekomendasi dari PSSI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,”
ujar Yunus di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026.
Yunus menjelaskan, rekomendasi PSSI dibutuhkan untuk memastikan pertandingan sepak bola berlangsung dengan mengikuti regulasi yang berlaku.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah perangkat pertandingan. Wasit yang bertugas harus memiliki lisensi dan memahami aturan permainan agar keputusan yang diambil tidak memicu persoalan di lapangan.
Kami berharap, apabila tidak ada rekomendasi dari PSSI, tarkam tersebut tidak diizinkan. Saya yakin wasit yang memimpin tidak berlisensi dan memenuhi standar sebuah pertandingan. Kalau wasit yang memimpin tidak mengetahui aturan dan regulasi, tentu akan berakibat kepada pertandingan yang dijalankan,”
jelasnya.
Berkoordinasi dengan PSSI
PSSI juga meminta seluruh pihak yang hendak menggelar pertandingan sepak bola, termasuk pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan, melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan federasi.
Menurut Yunus, koordinasi tersebut diperlukan bukan hanya untuk memastikan pertandingan berjalan aman, tetapi juga agar aspek regulasi dan perangkat pertandingan terpenuhi.
Siapa pun, baik masyarakat, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, maupun lurah, apabila melaksanakan event sepak bola, berkoordinasi dengan PSSI di tingkatannya. Ini menyangkut regulasi dan aturan yang harus diterapkan, termasuk terkait wasit yang akan memimpin pertandingan,”
tambah Yunus.
