Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah anggapan bahwa seluruh fraksi di parlemen hanya mengikuti keinginan pemerintah. Menurutnya, fungsi check and balances di DPR tetap berjalan.
Menurut Saan, fungsi DPR itu berjalan termasuk dalam mengkritisi berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Saan mengatakan demikian untuk merespons sindiran PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut semua fraksi di DPR manut ke pemerintah. Kesan itu yang memunculkan seperti era Orde Baru.
Check and balances kan tetap jalan ya. Misalnya gini, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya. Terkait dengan soal kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah kan juga di komisi-komisi terkait itu kan disikapi juga kan gitu, dikritisi juga,”
kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Dia menyampaikan keluhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tetap dibahas dan dikritisi di setiap komisi DPR.
Bahkan, kata dia, pemerintah juga mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat maupun hasil pengawasan DPR.
Dan, pemerintah juga dalam hal ini mengakomodasi juga terkait dengan berbagai masukan dari masyarakat. Kritikan dari masyarakat dan juga hasil-hasil pengawasan dari DPR melalui komisi-komisi,”
ujar Saan.
Lebih lanjut, Saan mencontohkan polemik tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan.
Menurut dia, pemerintah justru melakukan pembenahan setelah muncul persoalan hukum yang menjerat petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dari apa yang diputuskan oleh pemerintah, misalnya dengan trigger-nya ada persoalan hukum di petinggi MBG. Dan, itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan tata kelola, ini kan sudah dilakukan,”
jelas Saan.
Ia mengatakan, saat DPR menerima audiensi mahasiswa pada Jumat (19/6) lalu, Kepala BGN juga menyampaikan bahwa lembaganya tengah melakukan penataan ulang program MBG. Penataan itu mulai dari aspek teknis hingga efisiensi anggaran.
Banyak sekali yang mereka perbaiki, mereka sempurnakan baik tadi dari secara teknis, penertiban, moratorium dan sebagainya sampai ke tingkat soal efisiensi penghematan,”
lanjut Saan.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut bahkan diklaim menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp70 triliun.
Jadi, Kepala BGN juga menyampaikan ada penghematan sekitar Rp70 triliunan,”
ujar Saan.
Meski mengakui ada perbedaan pandangan di masyarakat terkait program MBG, Saan menilai pemerintah memilih jalan tengah. Langkah itu dengan perbaiki tata kelola, bukan menghentikan program tersebut.
Jadi, menurut saya dalam hal ini DPR tetap sudah menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik tetap kita jalankan,”
tuturnya.
