Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Mohammad Guntur Romli menyoroti kematian tiga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam kegiatan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bukan sekadar musibah. Tapi, ada indikasi kesalahan prosedur dan kelalaian serius yang harus diusut secara hukum.
Menurut Guntur, konsep melibatkan calon manajer koperasi dalam pelatihan semi militer sejak awal sudah menyisakan pertanyaan besar. Sebab, ia menekankan sudah tak relevan dengan tugas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola lembaga ekonomi masyarakat desa.
Kematian tiga nyawa ini bukan sekedar musibah, melainkan alarm keras atas adanya kesalahan prosedur dan salah kaprah konsep kegiatan,”
kata Guntur Romli melalui akun X pribadinya yang dikutip, Kamis, 25 Juni 2026.
Guntur mempersoalkan alasan di balik pemberian pelatihan militer kepada calon manajer koperasi. Ia menuturkan calon manajer koperasi mestinya dipersiapkan untuk mengelola bisnis, keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Apa sebenarnya urgensi memiliterisasi pengelola lembaga ekonomi desa? Koperasi membutuhkan manajer yang cakap dalam menyusun strategi bisnis, mengelola manajemen keuangan, organisasi, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat,”
ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan pemaksaan latihan fisik berat kepada warga sipil dengan dalih membangun kedisiplinan merupakan kekeliruan mendasar. Kondisi itu berpotensi membahayakan keselamatan peserta.
Memaksakan menu latihan tempur yang berat kepada warga sipil demi dalih kedisiplinan adalah kekeliruan konseptual yang sangat fatal. Koperasi bukanlah barak militer, dan manajer bukanlah komandan pasukan,”
jelasnya.
Dia heran dengan mempertanyakan saat proses Latsarmil dengan kemungkinan minimnya cek kesehatan.
Apakah tidak ada medical check-up atau cek kesehatan yang ketat sebelum peluit pertama Latsarmil ditiup?,”
tanya dia.
Dikatakan Guntur, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara profesional seharusnya mampu mendeteksi risiko medis peserta sebelum mengikuti aktivitas fisik ekstrem.
Kelalaian dalam mengukur kapasitas fisik peserta sipil menunjukkan adanya kecobohan yang nyata,”
jelasnya.
Maka itu, Guntur mendesak agar program pelatihan semacam itu dihentikan sementara. Dengan demikian, seluruh aspek keselamatan dan relevansinya dievaluasi secara menyeluruh.
Ketika orientasi pembinaan mental bergeser menjadi taruhan nyawa, maka tidak ada pilihan lain, kegiatan ini harus segera dihentikan total,”
ungkapnya.
Lebih lanjut, Guntur menyoroti kematian tiga peserta harus jadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum. Menurut dia, hal itu untuk mengusut kemungkinan adanya unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.
Panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkait tidak boleh berlindung di balik kata musibah. Mereka harus bertanggung jawab secara hukum, baik secara perdata maupun pidana,”
tutur Guntur.
Bagi Guntur, penegakan hukum tegas sebagai cara yang tepat untuk meredam latihan militer salah sasaran.
Penegakan hukum yang tegas adalah satu-satunya cara agar diklat semi-militer yang salah sasaran ini tidak kembali memakan korban,”
ujarnya.
Untuk diketahui, Latsarmil program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang disiapkan jadi calon manajer pengelola KDMP dan KNPM kembali memakan korban. Terbaru, satu peserta meninggal dunia saat mengikuti latihan militer.
Peserta kali ini dari Satuan Pendidikan Pusbahasa Kodiklatau di Jakarta atas nama Novia Rahmadhani Sihotang. Dengan demikian, total sudah tiga orang dinyatakan meninggal dunia.
