Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik keras wacana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam urusan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Menurutnya, penggunaan unsur militer untuk kepentingan sipil seperti pengumpulan pajak merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara.
Peristiwa ketika ABRI ataupun aparatur negara, seperti saat ini TNI dan Polri, dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali,”
kata Hasto saat ditemui di TIM, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Hasto mengatakan pengalaman sejarah harus jadi pelajaran agar aparat negara tidak lagi digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
Ia merujuk pada temuan Komnas HAM terkait tragedi Kudatuli yang menyebut adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai hingga melibatkan ABRI dan unsur intelijen dalam konflik politik saat itu.
Menurut Hasto, prinsip itu juga berlaku apabila Babinsa dilibatkan untuk mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak.
Apalagi melibatkan Babinsa misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran warga negara, kewajiban warga negara untuk membayar pajak,”
ujarnya.
Hasto menilai praktik tersebut justru mengingatkan pada cara pemerintah kolonial Hindia Belanda memungut pajak dengan mengandalkan aparat negara.
Kalau itu terjadi, maka kita mundur ke belakang sebagaimana ditulis Sindhunata dalam buku Ratu Adil: Perjuangan wong cilik, ketika masa Hindia Belanda maka pajak itu dikumpulkan dengan menggunakan aparatur negara, termasuk menyiksa rakyatnya sendiri,”
jelas Hasto.
Karena itu, Hasto menegaskan penggunaan unsur militer dalam urusan perpajakan tidak bisa dibenarkan.
Berbagai penggunaan elemen-elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara,”
ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto mengatakan peringatan 30 tahun tragedi Kudatuli menjadi pengingat agar praktik penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terulang.
Ia menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung kemanusiaan, keadilan, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Hasto bilang negara Demokrasi memerlukan pers yang bebas. Lalu, memerlukan kekuatan masyarakat sipil.
Memerlukan pendidikan politik yang baik dan kehidupan demokrasi yang sehat, serta hukum yang betul-betul berkeadilan, hukum yang tidak tebang pilih,”
kata Hasto menyampaikan pesan Megawati.
Menurut Hasto, peringatan Kudatuli bukan hanya menjadi refleksi bagi PDIP. Namun, juga pengingat agar kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat tidak pernah terulang kembali.
