Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, tuntutan agar tragedi tersebut diakui sebagai pelanggaran HAM berat kembali mengemuka. Dalam peringatan 30 tahun Kudatuli, PDI Perjuangan (PDIP) mendesak negara mengakui peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.
Kepala Badan Sejarah DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan reformasi Indonesia tak akan pernah dipahami secara utuh jika peristiwa Kudatuli belum diakui dan diselesaikan secara adil.
Ialah Kudatuli, bukan sekadar catatan penyerbuan kantor partai pada 27 Juli 1996, melainkan pemantik ditegakannya demokrasi Indonesia yang hingga hari ini masih terus meminta dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil,”
kata Bonnie dikutip dari keterangan resmi PDIP, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurutnya, peringatan tiga dekade Kudatuli bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Kata dia, PDIP sengaja merancang rangkaian kegiatan sebagai ruang pendidikan publik. Selain itu, sebagai upaya jaga ingatan kolektif atas salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Peringatan tiga dekade Kudatuli tidak kami tempatkan sebagai seremoni tahunan belaka. Peringatan ini kami rancang sebagai ruang kebudayaan, ruang pendidikan publik, sekaligus ruang untuk merawat ingatan kolektif bangsa,”
ujarnya.
Bonnie menjelaskan, rangkaian kegiatan telah dimulai sejak awal Juli. Salah satunya melalui diskusi seni dan demokrasi di Yogyakarta yang dihadiri sekitar 200 seniman dan budayawan. Selain itu, peringatan 30 tahun Kudatuli juga digelar di berbagai daerah.
Menurut Bonnie, seluruh rangkaian kegiatan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni mendorong pengakuan negara terhadap Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM berat.
Selama bertahun-tahun, para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga dipaksa hidup bersama ketidakpastian dan penundaan keadilan,”
ujar Anggota DPR RI itu.
Ia bilang pengakuan itu bukan semata-mata menyangkut klasifikasi hukum. Tapi, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap korban kekerasan politik.
Sebab, PDIP menilai negara belum menuntaskan keadilan bagi para korban dan keluarganya.
Dia menuturkan proses terkait peristiwa Kudatuli bukan hanya semata soal klasifikasi hukum.
Yang jauh lebih penting adalah hadirnya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban sekaligus komitmen agar praktik kekerasan politik tidak pernah lagi menjadi cara menyelesaikan perbedaan pendapat di Republik ini,”
jelas Bonnie.
Dalam kesempatan itu, Bonnie juga menyampaikan bahwa kerja sejarah, kebudayaan, dan politik mesti diarahkan untuk menjaga demokrasi tetap berpihak kepada rakyat.
Dia percaya bahwa kerja sejarah bukan hanya mengumpulkan arsip tetapi juga merawat ingatan.
Kerja kebudayaan bukan sekadar mengenang tapi juga membangun kesadaran. Dan kerja politik yang paling bermakna bukanlah memenangkan kekuasaan melainkan memastikan demokrasi selalu berpihak kepada rakyat,”
tutur Bonnie.
Adapun, peringatan 30 tahun Kudatuli sekaligus peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, Sekjen Hasto Kristiyanto, serta sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya.
