Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berdasarkan survei SMRC tidak hanya dipengaruhi persoalan ekonomi, tetapi juga pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Ada pengaruhnya antara kepuasan publik dengan program MBG. Memang betul niat baik Pak Prabowo, saya kira kita harus akui, yaitu memberikan gizi kepada anak-anak kita. Itu sangat mulia. Hanya saja, dalam pengelolaannya yang menjadi bermasalah,”
kata Emrus saat dihubungi Owrite, Rabu, 29 Juli 2026.
Emrus mengatakan, tujuan Program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Namun, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut justru memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, kritik yang terus bermunculan terhadap pengelolaan MBG menjadi salah satu faktor yang ikut menekan tingkat kepuasan masyarakat. Polemik tersebut berkembang seiring munculnya tuntutan dari sejumlah pihak agar pelaksanaan program dievaluasi.
Salah pengelolaan ini kemudian menjadi masalah di tengah masyarakat, banyak yang mengkritisi bahkan memprotes agar program MBG ini dihentikan, itu bagian dari faktor menurunnya kepuasan publik,”
ucapnya.
Emrus juga menyoroti berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari laporan dugaan keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan dalam tata kelola program. Isu-isu tersebut, kata Emrus, memperburuk citra program di mata masyarakat.
Selain bermasalah dalam penyediaan makanan karena sudah ribuan orang mengalami keracunan, kedua juga diduga ada praktik jual beli titik. Dari sudut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinannya, yaitu kepala badan dan dua wakilnya, langsung pimpinan puncaknya yang diduga melakukan. Ini faktor dukungannya,”
jelasnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai dugaan tersebut perlu diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Apabila pengelolaan program tidak segera dibenahi, sambung Emrus, penilaian masyarakat terhadap pemerintah berpotensi terus menurun.
Bagaimanapun juga, itu akan merusak penilaian masyarakat terhadap program tersebut. Olehnya itu, hasil survei yang mendapatkan penurunan tajam kepuasan publik terhadap Prabowo benar adanya, faktornya itu tadi pengelolaan program tidak tepat,”
tegasnya.
Berdasarkan hasil survei nasional terbaru dari lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada akhir Juli 2026, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen.
Angka ini menunjukkan tren penurunan tajam sebesar 30,1 persen jika dibandingkan dengan awal masa jabatannya pada November 2025 yang sempat menyentuh level 81,2 persen.
