DPR Minta Belanja Modal Kementerian Dipangkas, Anggaran Daerah Harus Ditambah di APBN 2027

Politikus Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa pemerintah pusat hanya menangani enam urusan pemerintahan absolut.

Pun, selebihnya dalam berbagai urusan pemerintahan jadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan belum mencerminkan semangat desentralisasi tersebut.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 30 Juli 2026

Dasco Sebut Pengangkatan PPPK Perlu Diatur Ulang, Hindari Penumpukan Honorer di Daerah

Ia menilai kementerian dan lembaga masih terlalu dominan dalam pelaksanaan program, termasuk melalui belanja modal.

Jangan lagi kementerian/lembaga itu dikasih belanja modal. Kalau memang konstruksi Undang-undangnya seperti itu, maka pemerintah pusat seharusnya lebih berperan pada penyusunan regulasi, pembinaan, dan pengawasan,”

ujarnya.

Zulfikar menilai pelaksanaan program semestinya lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah. Maka itu, ia meminta pemerintah berani mengevaluasi belanja modal kementerian dan lembaga dalam pembahasan APBN 2027.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar daerah memperoleh porsi anggaran yang sebanding dengan besarnya kewenangan yang diemban.

Kita uji saja nanti pada pembahasan APBN 2027. Berani tidak kita mengubah postur anggaran sehingga daerah memperoleh porsi yang lebih besar,”

jelasnya.

Selain itu, Zulfikar menilai penguatan fiskal daerah sebenarnya sudah difasilitasi melalui Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, menurutnya, implementasi regulasi tersebut masih belum konsisten.

Dia menekankan Undang-undang sudah memberikan ruang untuk memberdayakan daerah dari sisi keuangan.

Persoalannya, cara kerja kita sering kali belum mengikuti cara berpikir yang sudah dibangun dalam regulasi itu,”

tuturnya.