Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penganggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus jadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus merombak skema pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, MBG akan lebih tepat sasaran jika difokuskan kepada kelompok rentan dibanding diberikan secara universal kepada seluruh anak Indonesia.
Kalau kita kembali ke tujuan awal dari program ini, tujuan dari program ini adalah bagaimana kita bersama-sama bisa memperbaiki kondisi gizi masyarakat, termasuk anak-anak Indonesia,”
kata Charles di Gedung DPR RI, Senin, 3 Agustus 2026.
Charles menyampaikan tujuan utama MBG sejak awal adalah memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Karena itu, program tersebut seharusnya menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Dia menegaskan bila orientasi program adalah memperbaiki gizi dan menekan angka stunting, maka MBG tak perlu diterapkan kepada seluruh anak Indonesia.
Kalau kita bicara memperbaiki kondisi gizi dan juga menurunkan angka stunting, maka program ini sebetulnya bukan program universal. Tidak perlu semua anak Indonesia diberi makan,”
katanya.
Charles mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat penggunaan anggaran negara lebih efektif.
Fokus saja kepada yang membutuhkan, fokus kepada kelompok rentan, fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang rentan terhadap stunting,”
ujarnya.
Dengan skema tersebut, Charles memperkirakan jumlah penerima manfaat MBG dapat dirasionalisasi dari sekitar 82 juta orang menjadi hanya sekitar 26 juta orang. Dampaknya, kebutuhan anggaran program juga akan turun secara signifikan.
Jumlah penerima manfaat yang membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis tidak 82 juta, tetapi hanya 26 juta. Dengan sendirinya ketika jumlah penerima manfaat kita rasionalisasi dari 82 juta menjadi 26 juta, maka anggaran pun akan ikut berkurang,”
jelas politikus PDIP itu
Charles memperkirakan anggaran MBG yang semula diproyeksikan mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun bisa ditekan menjadi sekitar Rp67 triliun.
Dengan demikian, menurutnya, program tersebut tidak lagi membebani kesehatan fiskal negara dan tidak perlu dikategorikan dalam klaster pendidikan.
Mungkin tidak lagi Rp200 triliun atau Rp300 triliun, tetapi bisa hanya sekitar Rp67 triliun saja. Sehingga tidak lagi mengganggu kesehatan fiskal kita, bahkan tidak perlu lagi digolongkan ke dalam klaster pendidikan,”
tuturnya.
