Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) Ganjar Pranowo mendesak DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas paket revisi Undang-Undang politik secara menyeluruh.
Menurutnya, banyak isu strategis dalam sistem kepemiluan tak bisa diselesaikan secara parsial.
Begitu banyaknya isu, maka perlu segera dilakukan pembahasan. Sehingga pembahasan tidak parsial,”
kata Ganjar, Jumat, 7 Agustus 2026.
Ganjar menilai pembahasan reformasi sistem politik harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari desain pemilu, pilkada, hingga penguatan penyelenggara dan integritas pemilu.
Ia mengatakan sejumlah isu krusial yang perlu dibahas dalam revisi aturan politik. Di antaranya kodifikasi Undang-Undang, desain pemilu nasional dan lokal, keserentakan jadwal pemilu dan pilkada, hingga sistem proporsional terbuka, tertutup, atau campuran.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti perlunya pembahasan mengenai presidential threshold, parliamentary threshold, besaran dan penataan daerah pemilihan. Begitu juga metode konversi suara menjadi kursi, sistem pilkada, ambang batas pencalonan kepala daerah, hingga syarat calon perseorangan.
Tak hanya itu, menurutnya pembenahan juga harus menyasar kelembagaan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) termasuk mekanisme rekrutmen, penyelesaian sengketa, serta digitalisasi penyelenggaraan pemilu.
Ganjar juga menilai isu integritas pemilu tak boleh luput dari pembahasan mulai dari politik uang, netralitas ASN, TNI, dan Polri, penyalahgunaan fasilitas negara, kampanye digital, penggunaan kecerdasan buatan (AI), penyebaran hoaks, hingga perlindungan data pemilih.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti aspek representasi politik yang dinilai perlu diperkuat. Hal itu seperti keterwakilan perempuan, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan representasi daerah.
Melihat luasnya cakupan materi tersebut, Ganjar menilai pembentukan Pansus menjadi langkah paling tepat agar seluruh usulan bisa dibahas dalam satu forum.
Sebaiknya segera dibentuk Pansus, agar pembahasan semua isu dan usulan dibahas secara komprehensif,”
ujar Ganjar.
