Menurut Jamiluddin, sikap partai tersebut lebih banyak bersifat kooperatif dibandingkan menjalankan fungsi kontrol.
PDIP yang berada di luar pemerintah tidak cukup kuat melaksanakan checks and balances. PDIP bahkan lebih banyak kooperatif terhadap kebijakan pemerintah,”
ucapnya.
Ia menilai, kondisi tersebut membuat masyarakat sipil terdorong mengambil peran yang selama ini identik dengan oposisi.
Salah satunya melalui pembentukan kabinet bayangan yang bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Karena itu, wajar kalau ada masyarakat sipil yang mengambil peran tersebut. Kelompok ini akan memelototi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,”
ungkapnya.
Meski tidak memiliki kewenangan konstitusional, Jamiluddin menilai kabinet bayangan tetap dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan.
Bahkan, kelompok tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai penekan sekaligus pengawas kebijakan publik.
Kabinet bayangan memang tidak memiliki kewenangan konstitusional. Namun kabinet bayangan dapat memposisikan sebagai kelompok penekan,”
jelasnya.
Dalam sistem demokrasi, sambung Jamiluddin, kelompok penekan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan di luar parlemen.
Keberadaannya dinilai dapat membantu menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan.
Di negara demokrasi, kelompok penekan dapat efektif menyuarakan aspirasi masyarakat karena berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan (checks and balances), penyalur aspirasi warga di luar pemilu, dan pembela hak kelompok minoritas,”
paparnya.
Ia menambahkan, meski berada di luar struktur pemerintahan, kabinet bayangan tetap dapat memengaruhi arah kebijakan melalui kritik, masukan, dan kajian yang disampaikan kepada publik maupun pemerintah.
Jadi, kabinet bayangan dapat memengaruhi kebijakan publik tanpa harus menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri,”
pungkas Jamiluddin.
