Rabu, 4 Nov 2026Linkbio

Topik

Jamiluddin Ritonga

Politik
Buntut OTT Fahd Arafiq, Kader Partai Terjerat Korupsi Haram Hukumnya Diterima Parpol Lain
Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong adanya aturan yang melarang kader partai politik yang telah dipecat karena kasus korupsi berpindah…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
30 September 2026
Politik
Kader Terindikasi Korupsi, Parpol Harusnya Pecat Tanpa Tunggu Vonis Pengadilan
Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong partai politik memiliki mekanisme tegas untuk menindak kader yang dinilai tidak bersih, termasuk…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
30 September 2026
Politik
Pengamat Bongkar Celah Aturan Parpol, Dipelajari tapi Bukan untuk Ditaati
Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai banyaknya aturan di internal partai politik belum otomatis mencegah perilaku koruptif karena…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
30 September 2026
Politik
Bukan Cuma Seleksi Awal, Parpol Harus Ikat Kader dengan Pakta Integritas Antikorupsi
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meminta partai politik tidak berhenti melakukan seleksi ketat saat merekrut kader untuk mencegah…
By Rahmat Tunny / Hardani Triyoga
29 September 2026
Politik
Kasus Korupsi ATR/BPN, Golkar Dinilai Mendua Sikapi Kader dan Lingkaran Nusron
Kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret sejumlah orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
26 September 2026
Politik
Kasus Korupsi ATR/BPN Seret Kader Golkar, Pengamat Heran Masih Ada yang Pilih Partai Tersebut
Kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN yang turut menyeret politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, memunculkan sorotan lain terhadap perilaku…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
26 September 2026
Politik
Syarat Izin Publikasi Survei Dinilai Bertentangan dengan Demokrasi
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai rumusan RUU Statistik yang menjadikan pendaftaran atau perizinan sebagai syarat sah publikasi hasil…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
25 September 2026
Politik
Wacana Dua Partai Usung Capres Bisa Bikin Partai Kecil Gigit Jari
Wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mendapat dukungan sedikitnya dua partai yang memiliki kursi di DPR dinilai berpotensi membatasi hak partai kecil…
By Rahmat Tunny / Ivan Syahruna Lubis
21 September 2026
Politik
Siap-siap! PT 5 Persen Bisa Hanguskan Jutaan Suara Rakyat di Pemilu
Rencana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen dinilai berpotensi memperbesar jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
18 September 2026
Politik
PT 5 Persen Dinilai Tak Sejalan dengan Putusan MK, Parpol di Senayan Utamakan Posisi Aman
Rencana penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu dinilai berpotensi tidak sejalan dengan arah…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
17 September 2026
Politik
Reshuffle Prabowo Hanya Sentuh Purbaya, Zulkifli Hasan dan Bahlil Masih Aman
Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dinilai tepat jika dikaitkan dengan tuntutan evaluasi kinerja kabinet.…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
16 September 2026
Politik
PT Nol Persen Buka Jalan, Demokrat Naik ke 4 Besar dan AHY Bisa Capres 2029!
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai masih memiliki peluang untuk bersaing dalam Pilpres 2029, meski elektabilitasnya saat ini belum masuk…
By Rahmat Tunny / Amin Suciady
12 September 2026