Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mencuat jelang momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski pihak Istana membantah isu reshuffle, dorongan agar Presiden melakukan penyegaran terhadap jajaran menteri disuarakan.
Sepertinya reshuffle perlu dilakukan Presiden karena sejumlah menteri yang dinilai tak perform dan bahkan ada yang selalu kontroversial,”
kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada Owrite, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Adi, keberadaan menteri yang tak perform justru berpotensi jadi beban bagi citra pemerintahan. Maka itu, reshuffle dinilai bisa jadi solusi untuk memperbaiki kinerja sekaligus memberikan penyegaran di dalam kabinet.
Menteri yang semacam itu bisa jadi beban buat citra presiden. Reshuffle solusi yang terbaik, apalagi usia kabinet hampir jelang 2 tahun,”
jelas Adi.
Lebih lanjut, Adi menilai momentum jelang dua tahun pemerintahan jadi waktu yang tepat bagi Prabowo untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya. Kata dia, publik juga ingin melihat adanya perubahan dan penyegaran dalam susunan kabinet.
Publik ingin melihat ada penyegaran di kabinet. Para pembantu yang tak maksimal bisanya hanya bikin kegaduhan sepertinya layak diganti,”
ujar dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Adi tak hanya menyoroti para menteri. Ia menyinggung kinerja wakil menteri (wamen) yang menurutnya perlu mulai menunjukkan kontribusi nyata dalam membantu kementerian masing-masing.
Menurut Adi, keberadaan wamen semestinya bisa percepat sekaligus mengakselerasi kinerja menteri. Namun, ia melihat belum banyak wamen yang benar-benar terlihat kiprahnya di ruang publik.
Fungsi wamen harus mengakselerasi kinerja menteri. Dari banyak wamen, hanya satu hingga 3 orang saja yang kelihatan di permukaan,”
kata Adi.
Ia pun merespons positif usulan agar posisi menteri tak harus berasal dari partai politik. Menurutnya, menteri dari kalangan profesional dinilai bisa menjadi alternatif.
Usulan menteri tak harus dari parpol cukup baik. Yang penting bisa bekerja, punya kapasitas,”
ujarnya.
Terkait isu reshuffle yang bakal dilakukan usai momen 17 Agustus, Istana sudah menjawabnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Dia menekankan, pemerintah malah memprioritaskan pengisian posisi wamen yang saat ini kosong.
Prasetyo mengatakan hingga Senin, 10 Agustus 2026, belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet.
“Belum, belum. Belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle. Jadi, sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Prasetyo mengatakan meski belum ada reshuffle, ada kemungkinan melakukan pengisian terhadap jabatan yang kosong. Salah satunya posisi Wakil Menteri Pertanian usai Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Nah, contohnya kan Wamentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita,”
kata Prasetyo.
