Partai Golkar membuka opsi menghapus posisi wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Wacana itu disebut sudah masuk dalam pembahasan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan wacana pilkada tanpa kepala daerah merupakan salah satu opsi yang dibahas. Tapi, ia menekankan Golkar belum mengunci pilihan itu karena masih ada sejumlah opsi lain terkait desain pilkada.
Itu salah satu opsi. Itu juga dibicarakan. Pilkada tanpa wakil, lalu model pemilihannya itu kan sudah dibicarakan, ya,”
kata Sarmuji, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Sarmuji, gagasan itu disebut bisa jadi salah satu jalan untuk mencegah konflik antara kepala daerah dan wakilnya yang selama ini kerap terjadi di sejumlah daerah.
Memang untuk salah satu cara untuk menghindari benturan antara kepala daerah dan wakil yang saat ini menjadi fenomena di banyak daerah, itu memang bisa dipikirkan pilkada tanpa wakil,”
tuturnya.
Sarmuji menjelaskan, selama ini pasangan kepala daerah yang dipilih rakyat tidak selalu berakhir harmonis ketika menjalankan pemerintahan.
Meski membuka opsi tersebut, Sarmuji menegaskan Golkar belum menyatakan sikap final untuk mendukung pilkada tanpa wakil.
Menurutnya, masih ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan untuk mengurangi potensi benturan di antara kepala daerah dan wakilnya.
Ya, masih banyak opsi, ya. Apakah pilkada tanpa wakil atau model pilkada yang lain. Tetapi, menghindari konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya,”
ujarnya.
Partai berlambang pohon beringin itu masih melihat berbagai kemungkinan perubahan desain pilkada sebelum menentukan pilihan.
Sarmuji mengatakan perubahan tersebut nantinya harus dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada.
Undang-Undang Pilkada itu apakah jadi diri sendiri, berdiri sendiri atau menjadi kodifikasi atau omnibus law di Undang-Undang Pemilu masih belum diputuskan sampai sekarang, ya,”
kata Sarmuji.
