Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup agar penyegelan 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tak berhenti sebagai tindakan simbolik.
Politikus PKB itu dukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha di tujuh provinsi tersebut. Namun, menurutnya penyegelan baru jadi awal dari proses penegakan hukum, bukan akhir dari penanganan Karhutla.
Penyegelan tidak boleh menjadi tindakan simbolik yang kehilangan daya setelah musim kebakaran berakhir,”
kata DJ, sapaan akrabnya, Jumat, 4 September 2026.
DJ menilai pemerintah mesti buka secara jelas tindak lanjut terhadap perusahaan yang telah disegel.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan luas lahan yang terbakar, penyebab kebakaran, hingga ada atau tidaknya kegagalan perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan api.
Dia bilang pemeriksaan harus mampu menjawab siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan.
Selain itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga mesti dihitung. Kemudian, dari sana, pemerintah bisa menentukan bentuk pertanggungjawaban yang mesti diberikan masing-masing badan usaha.
Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab. Kerusakan apa yang wajib dipulihkan. Berapa biaya yang harus ditanggung, dan apakah perusahaan tersebut masih layak mempertahankan izinnya,”
tutur DJ.
Karena itu, DJ minta Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan batas waktu pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan yang telah disegel. Dia tidak ingin proses tersebut berhenti tanpa kejelasan hasil.
Setiap kasus harus berakhir pada keputusan yang jelas. Segel dicabut karena tidak ditemukan pelanggaran, dikenai sanksi administratif dan kewajiban pemulihan, digugat secara perdata, atau diteruskan kepada penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana,”
lanjut DJ.
Menurutnya, pilihan sanksi harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan masing-masing kasus. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum dan kewajiban pemulihan harus berjalan, bukan berhenti setelah pemasangan segel.
Desakan tersebut disampaikan DJ di tengah Karhutla yang disebut masih signifikan dan meluas di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera. Dia menyebut Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sudah menjadi zona merah dengan ribuan titik panas.
Ia bilang penanganan Karhutla tak boleh seadanya karena dampaknya menyangkut kesehatan masyarakat dan habitat lingkungan.
Paparan kabut asap sangat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat dan satwa. Orangutan sebagai satwa yang dilindungi bahkan sudah terkena dampaknya,”
imbuh DJ.
Pun, DJ juga meminta penanganan Karhutla dilakukan menyeluruh mulai dari pemadaman darat hingga pencegahan di wilayah prioritas.
Menurutnya, tim gabungan harus terus melakukan pemadaman, water bombing, patroli udara, ground check, serta kegiatan pencegahan dan pengendalian.
Dia bilang penegakan hukum terhadap badan usaha harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman dan perlindungan masyarakat.
Sebab, dampak Karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan warga dan keberlangsungan habitat satwa.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak membutuhkan respons yang berjalan sendiri sendiri antarlembaga. Masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang cepat, utuh, dan dapat dirasakan,”
ujar DJ.
DJ meminta pemerintah pusat perkuat daerah terdampak. Menurutnya, ketika kabut asap sudah melintasi wilayah dan mengganggu layanan dasar, penanganannya tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Ketika dampak kabut asap telah melintasi wilayah dan mengganggu layanan dasar, persoalan tersebut harus ditangani sebagai tanggung jawab nasional,”
kata DJ.
