Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta konflik politik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara tak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Apalagi Tapteng saat ini masih menghadapi bencana.
Menurut Tito, perseteruan politik tak boleh menghambat anggaran maupun operasi kemanusiaan yang dibutuhkan warga.
Jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik mempengaruhi penanganan masalah bencana. Nah, sekarang kalau seandainya ada masalah politik antara eksekutif dan legislatif berakibat kepada perubahan APBD, yang kasihan rakyat!”
kata Tito di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Dikatakan Tito, persoalan itu jadi semakin krusial karena kondisi kebencanaan di Tapteng belum sepenuhnya pulih.
Bahkan, wilayah yang sebelumnya telah dibersihkan kembali diterjang banjir sehingga masyarakat kembali menghadapi dampak bencana.
Di sana kan lagi ada bencana. Belum selesai, banjir lagi,”
ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mencontohkan kondisi wilayah Kecamatan Tukka yang sebelumnya telah dibersihkan dari material lumpur. Namun, kembali terdampak banjir hingga tertutup lumpur. Kondisi itu membuat warga kembali harus mengungsi.
Karena kenapa? Karena kemarin banjir lagi lebih kurang tiga bulan lalu kan. Sudah dibersihkan, kemudian kena lagi, Kecamatan Tuka itu, habis tertutup semua dengan lumpur,”
jelasnya.
Dia menilai situasi tersebut membuat kebutuhan anggaran penanganan bencana semakin mendesak. Masyarakat membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan, sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya selesai.
Nah, masyarakat mengungsi lagi, sudah dibangun, mengungsi lagi. Di tengah-tengah ini mereka kan butuh biaya,”
ujar eks Kapolri itu.
Maka itu, Tito turun langsung untuk memediasi ketegangan antara pemerintah daerah dan DPRD Tapteng. Ia meminta perbedaan kepentingan politik tak sampai mengganggu operasi kemanusiaan. Apalagi saat masyarakat masih membutuhkan bantuan akibat bencana.
Nah, janganlah. Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi. Janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat,”
tuturnya.
Konflik antara DPRD dan Pemkab Tapteng sebelumnya memang sempat menghambat pembahasan APBD dan memunculkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.
Persoalan tersebut kemudian mereda setelah Tito melakukan mediasi dan meminta kedua pihak mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurut Tito, kepentingan politik seharusnya tidak mengalahkan kebutuhan warga ketika persoalan yang dihadapi berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, eksekutif dan legislatif semestinya mengesampingkan perbedaan dan bekerja bersama.
Kalau sudah menyangkut masalah kebencanaan, masyarakat, tolonglah. Ya, eksekutif, legislatif bersatu. Kira-kira gitu,”.
tuturnya
