Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dinilai tepat jika dikaitkan dengan tuntutan evaluasi kinerja kabinet.
Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan pergantian Purbaya saja belum cukup karena ketidakpuasan publik terhadap kinerja kabinet masih banyak menyasar menteri di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Hasil survei menunjukkan ketidakpuasan publik tertinggi tertuju pada kinerja menteri bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum,”
ujarnya kepada Owrite, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Jamiluddin, desakan publik untuk melakukan reshuffle sebenarnya sudah cukup kuat. Karena itu, keputusan Prabowo mengganti Purbaya dapat dipandang sebagai langkah yang sejalan dengan kebutuhan evaluasi kabinet, tetapi cakupannya dinilai masih terlalu terbatas.
Karena itu, publik memang sudah mengharapkan Prabowo mereshuffle menterinya. Namun sayangnya reshuffle hanya untuk menteri keuangan,”
ucapnya.
Temuan Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 menunjukkan 51,9 persen publik menilai Kabinet Merah Putih perlu dirombak.
Dari kelompok yang menginginkan reshuffle, bidang perekonomian menjadi sektor yang paling banyak diminta untuk mendapat perombakan, yakni 30,8 persen, disusul bidang hukum sebesar 22 persen.
Jamiluddin menilai, persoalan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kabinet seharusnya tidak berhenti pada pergantian Menteri Keuangan.
Dua Menteri Layak Evaluasi
Ia menyebut masih terdapat sejumlah menteri di sektor ekonomi yang menurutnya layak dievaluasi, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Padahal masih banyak menteri bidang ekonomi yang layak di reshuffle, seperti Menteri ESDM Bahlil dan Menko Pamgan Zulkifli Hasan,”
jelasnya.
Dikatakannya, tekanan evaluasi juga tidak hanya datang dari sektor ekonomi. Bidang politik dan penegakan hukum, kata Jamiluddin, turut menjadi bagian dari persoalan yang tercermin dalam penilaian publik sehingga semestinya masuk dalam agenda reshuffle.
Reshuffle juga tidak menyentuh memteri bidang politik dan penegakan hukum. Karena itu, reshuffle yang dilakukan Prabowo belum memenuhi harapan publik,”
bebernya.
Data Poltracking memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap bidang ekonomi hanya 41,8 persen. Sementara kepuasan terhadap bidang politik dan stabilitas nasional berada di angka 51,9 persen, sedangkan hukum dan pemberantasan korupsi 48,3 persen.
Jamiluddin kemudian menilai pergantian Purbaya belum menyentuh persoalan kabinet secara menyeluruh. Jika evaluasi hanya dilakukan terhadap satu posisi sementara bidang lain yang mendapat sorotan publik tidak disentuh, reshuffle tersebut berisiko dipersepsikan sebatas perubahan terbatas.
Jadi, reshuffle yang dilakukan Prabowo tampaknya belum menyentuh subatansi persoalan kabinetnya. Kesannya hanya tambal sulam,”
tutupnya.
Pergantian Purbaya sendiri telah resmi dilakukan Prabowo pada 14 September 2026. Purbaya digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pemerintah tidak mengumumkan secara spesifik bahwa gaya komunikasi Purbaya merupakan alasan resmi pencopotan tersebut.
